Pemprov Lampung dan BI Gelar Capacity Building Implementasi Transaksi Non Tunai
 |
| Foto: Capacity Building "Implementasi Transaksi Non-Tunai Pada Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017", Selasa (01/08/2017). Dok. Humasprov |
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi
dengan Bank Indonesia menggelar Capacity
Building implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/
Kota Se-Provinsi Lampung di Swiss-bell hotel, Selasa (1/8/2017).
Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis
ketika membacakan Sambutan Gubernur Lampung, menjelaskan keberhasilan dari suatu
pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah
yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.
“Untuk itu perlu dilakukan langkah percepatan
implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah, termasuk Provinsi
Lampung. Hal ini sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 10 tahun
2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Dijelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung telah
melaksanakan kegiatan terkait implementasi transaksi non-tunai seperti
penerapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk penerimaan gaji di sejumlah
instansi dan pembayaran PBB di Kabupaten Way Kanan.
Namun, untuk penerapan pada tanggal 1 Januari 2018
mendatang perlu dilakukan mapping.
Karena adanya perbedaan kondisi di
masing-masing daerah.
Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri Syariful Anwar menjelaskan perlunya koordinasi dengan lembaga keuangan
bank atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerahnya seperti Bank
Lampung, BRI maupun Bank Mandiri.
Selain itu menetapkan kebijakan implementasi transaksi
non tunai dan menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Gubernur harus melaporkan perkembangan kesiapan
implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri pada tanggal 1 Oktober 2017.
Namun, bukan berarti pada tanggal 1 Januari 2018 setiap daerah harus melakukan
transaksi Non Tunai, tetapi minimal sudah ada pelaksanaan transaksi Non Tunai
seperti tunjangan kinerja, gaji, perjalanan dinas pembayaran BBM dan
lainnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Syariful menjelaskan untuk tahun 2018
belum ada penerapan sanksi, namun untuk 2020-2021 jika masih belum transaksi
non tunai ada kemungkinan terdapat sanksi.
“Perubahan ini pasti ada tantangan, untuk itu
diperlukan komitmen bersama. Selain itu, terdapat strategi dalam implementasi
transaksi non tunai diantaranya komitmen, regulasi, SDM, Sistem Informasi
Terintegrasi, Perbankan, Penyedia barang/jasa dan pengawasan” ujarnya.
Kepala KPW BI Provinsi Lampung Arif Hartawan
menjelaskan Bank Indonesia memiliki kewajiban agar transaksi non tunai dapat
berjalan dengan baik, termasuk di Provinsi Lampung.
“Kegiatan ini mampu dijadikan sebagai moment untuk
bertukar pikiran, serta membuat strategi dalam menerapkan transaksi non tunai.
Pada bulan Oktober 2017 nanti
diharapkan sudah disusun rencana aksi
terkait Transaksi non Tunai.” ujarnya
“Tentunya akan ada berbagai kendala, tetapi kita harus
memperbaikinya secara bertahap dengan tetap berkomitmen dan kesamaan dalam hal
ini”pungkasnya.
Dalam acara ini dipaparkan materi tentang roadmap pengembangan elektronikasi di
DKI Jakarta dalam mendukung Smart City
oleh KPW DKI Jakarta BI Ambawani Restu Widi dan materi faktor penentu
keberhasilan implementasi transaksi non tunai di DKI Jakarta oleh BPKAD
Provinsi DKI Jakarta Busro Murod. (rls)
