Ini Rekomendasi Hasil Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX di Lampung

BANDARLAMPUNG, katalampung.com - Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX, yang dilaksanakan 18-20 Oktober 2017, di Swiss-Bel Hotel, Bandarlampung, menghasilkan beberapa rekomendasi.  Rekomendasi yang dihasilkan itu terdiri dari tiga sub kebijakan yakni Pertama, kebijakan dan program aksi level mikro. Kedua, kebijakan level makro dan Ketiga, Kebijakan pembangunan infrastuktur konektivitas.

Ini Rekomendasi Hasil Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX di Lampung


Kebijakan dan Program Aksi level Mikro:
  • Secara umum kebijakan dan program aksi ditujukan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan penerimaan dari penjualan produk dari petani,nelayan kecil dan pelaku UMKM.
  • Memperluas akses penduduk miskin terhadap lahan produktif (reformasi agraria) dan kepastian kepemilikan lahan.
  • Reformasi agraria ditekan pada legalisasi aset (eks petani transmigran) dan redistribusi tanah untuk mencapai keadilan kepemilikan tanah.
  • Tranformasi skema dan modal pembiayaan mikro untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan usaha petani kecil dan UMKM produsen (bukan sekedar pedagang) seperti pola  pembayaran pokok dan bunga, grace period, perhitungan NPL dan asuransi mengikuti pola tanam.
  • Kunci pengembangan petani kecil dan UMKM juga harus didukung oleh pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabelitas petani dan UMKM ( Musim tanam, teknologi, manajemen dan entrepreneurship.
  • Pengembangan kelembagaan petani/nelayan kecil (misal badan usaha milik petani) dan pelaku UMKM juga diperkuat agar dapat mencapai skala ekonomis (mengurai biaya) sekaligus meningkatkan berganing power dalam rantai nilai sehingga dapat mengambil bagian yang lebih besar dalam distribusi nilai tambah dengan pedagang (menambah penerimaan), lebih jauh, petani dapat dikembangkan dalam bentuk klaster (sinergi dalam rantai nilai) untuk dapat menjaga ketahanan pangan dan pendapatan pertanian.

Kebijakan Level Makro

  • Mempercepat tranformasi stuktural dari kegiatan ekonomi dengan produktifitas rendah keproduktifitas tinggi terutama revitalisali industri manufaktur dan pengembangan jasa pariwisata. Pengembangan industri manufaktur dan pariwisata akan bersifat integeratif dalam bentuk kawasan ekomoni khusus (KEK) yang didukung oleh pembangunan infrastuktur.
  • Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang relatif tinggi, sehingga ketimpangan pendidikan dan kesehatan harus dibenahi.
  • Kebijakan pendidikan dan kesehatan ditunjukakan dengan mempermudah akses pada fasilitas sekolah dan rumah sakit terutama perbaikan infrastuktur konektivitas (jalan dan jembatan).
  • Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran oleh guru dan dosen kepada siswa agar transfer pengetahuan dan teknologi lebih efektif sehingga meningkatkan kapasitas dan kapabelitas siswa sebagai bagian dari angkatan kerja.
  • Kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan menjaga kesetabilan rupiah terutama mempertahankan inflasi dari sisi penawaran tetap rendah sehingga dapat menjaga pendapatan rill dan daya beli khususnya penduduk miskin.

Kebijakan Pembangunan Infrastuktur Konektivitas
  • Pembangunan infrastuktur ditekan pada konektivitas (laut, sungai, darat dan udara ) untuk mengurangi biaya logistik dan mengurai perbedaan harga produsen harga jual (mark up price) yang berdampak pada penurunan harga produk dan peningkatan  pendapatan ekonomi rill masyarakat.
  • Pembiayaan infrastuktur kedepan akan lebih diarahkan pada pengembangan peminjaman kepada daerah dan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dilaporkan Oleh: Sururi Abdilah
Editor: Guntur Subing
Diberdayakan oleh Blogger.