Pemprov Lampung Dampingi Kabupaten/Kota Susun Laporan Keuangan WTP
BANDARLAMPUNG
-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung
mendampingi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017
menuju opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di Gedung Pusiban, Kantor
Gubernur Lampung, Selasa (14/11/2017). Kegiatan ini diikuti para kepala satuan
kerja perangkat dinas, inspektorat, dan badan keuangan di lingkungan Provinsi
Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
"Pendampingan ini
demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
yang lebih tertib, efektif, efesien dan sesuai peraturan perundang-undanganan dalam
menyusun laporan keuangan agar mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa
Keuangan. Kita ingin menciptakan good governance khususnya di Pemprov Lampung
dan kabupaten/kota," kata Asisten Bidang Umum dan Administrasi Sekda
Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadist, Selasa (14/11/2017).
Pemprov Lampung menyambut
baik sosialisasi dan pendampingan yang diprakarsai Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, dalam
menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi dan akuntabel.
Khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Saat ini, kata Harmartoni,
penerapan akuntansi berbasis akrual berjalan dua tahun dan memberikan perubahan yang berarti dalam
pelaporan keuangan pemerintah. "Tidak hanya memberikan informasi keuangan
yang informatif dan transparan, namun mampu memberikan gambaran yang utuh atas
posisi keuangan pemerintah,” ujar Hamartoni.
Lebih lanjut dia
menjelaskan opini WTP mampu memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran,
melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah. Sehingga
diharapkan mampu mendorong efisiensi atas kegiatan yang dilakukan dan mendorong
terwujudnya good and clean corporate governance, sehingga tujuan pembangunan
untuk kemakmuran rakyat dapat dicapai.
“Masukan dan bimbingan
dari Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
terkait penyusunan laporan keuangan tentu saja merupakan bagian penting bagi
pemerintah daerah. Ini dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang baik dan
benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hamartoni.(H-Prov)