Masyarakat Tanggamus Minta Usut Tuntas Politik Uang
"Pesta demokrasi merupakan hajat besar bagi segenap masyarakat Tanggamus khususnya dan Lampung pada umumnya. Pun demikian dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung," ungkap Purkon selaku Korlap Aksi, Rabu (11/7).
Menurutnya, pemilihan ini merupakan upaya menentukan nasib daerah kabupaten dan provinsi ke depan. Maka sudah selayaknya pesta demokrasi ini berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku demi tercapainya kehidupan berdemokrasi yang dicita-citakan.
Lebih lanjut Purkon mengatakan pada PILKADA 2018 yang lalu marak terjadi tindakan yang sangat menciderai demokrasi. "Bahkan, menuju ke dalam proses menghancurkan tatanan demokrasi yang hingga saat ini mulai menuju ke arah yang lebih baik," terangnya.
"Kami memandang bahwa sesuai aturan UU no.10 Tahun 2016 tentang PILKADA sebagaimana tertera pada pasal 73 dalam seluruh ayat di dalamnya serta PERBAWASLU no.13 Tahun 2016 menunjukkan bahwa tindakan money politics merupakan musuh utama demokrasi. Vox Populi Vox Dei (Suara rakyat suara Tuhan)," ungkapnya.
Ia menilai, demokrasi harus menjadi sebuah cita-cita nyata bukan hanya menjadi jargon berpolitik. Tindakan money politik dalam PILKADA di Lampung nyata-nyata terjadi secara terstruktur, sitematis dan masif yang bahkan terindikasi melibatkan korporasi raksasa di tanah SANG BUMI RUWA JURAI.
"Kami menolak dengan tegas sebuah kepemimpinan yang terbangun melalui jalan yang melanggar hukum yang bermuara pada menggadaikan kepentingan rakyat demi kepentingan para pemodal. Kepala daerah merupakan pelindung dan pengayom rakyat bukan menjadi komprador kapitalisme."
"Maka dengan tegas kami mengajukan tuntutan. Sebanyak 7 tuntutan kepada penegak hukum untuk mengusut Tuntas Politik Uang pada Pilgub Lampung dan mencabut Izin Koorporasi dalang Politik Uang serta memberikan Ruang Demokrasi bagi Rakyat. Menolak hasil pemilu curang dan Rakyat Menolak Pemimpin Curang. Bila perlu Tangkap dan Adili Dalang Politik Uang. Kepada Panwas harus tegas menindak pelanggaran dalam Pemilu," ungkapya. (SB/CD).
