Di Forum Internasional Ini, Gubernur Lampung Mengangkat Isu Pembangunan Strategis

SUMEDANG, katalampung.com - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo diundang secara khusus oleh Presiden Asia Pasific Society fot Public Affairs Prof.  Amporn Tamronglak kemarin (Rabu, 23/8). Undangan tersebut disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk menjadi Keynote Speaker.

Dokumentasi Humas Provinsi Lampung

Tahun ini, KAMPUS IPDN Sumedang menjadi tuan rumah ICONPO VII berdasarkan rapat yang dilakukan oleh Asia Pasific Society for Public Affairs (APSPA) di Bangkok.

Pada acara tersebut, Gubernur Lampung yang juga sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyampaikan beberapa gagasan dan rekomendasi yang harus disempurnakan jika ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti menempatkan aparatur sipil yang sesuai dengan kemampuan dan skill serta kewenangan yang cukup untuk mampu menggali potensi dan sumber pendapatan di daerah. Selain itu, perlu juga dilakukan perumusan ulang antara pemerintah pusat dan daerah. Pengaturan perangkat organisasi daerah juga harus dibuat efektif dan efisien.

Gubernur Ridho juga menyampaikan bahwa kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus dibuat secara jelas. Selain itu, Ridho juga menilai pentingnya pelaksanaan perekrutan pejabat daerah secara transparan dan menghapuskan praktik setor uang. "Karena pemberantasan korupsi, kolusi  dan nepotisme yang sistematis, komprehensif dan merata," ujar Ridho dalam acara yang mengambil tema Governance Theory and Practice in Asia Pasific.

Pada pemaparannya, Ridho sempat  mengangkat isu pembangunan strategis yang sedang berlangsung Provinsi Lampung. Saat ini, Lampung sedang berupaya membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi dalam upaya mengurangi disparitas ekonomi wilayah. Kemudian mewujudkan good coorporate governance dan daya saing daerah. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Memperbaiki tata kelola dan sistem iinformasi. Upaya hilirisasi dan produksi hasil pertanian dan memeratakan mutu dan akses pendidikan bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, peserta yang hadir berasal dari sejumlah Universitas yaitu Malaysia, Korea Selatan, Filipina, Thailand, India dan Taiwan, serta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ngurah Rai Bali.

Acara dihadiri pula Presiden Asia Pasific Society For Public Affairs (APSPA) Prof. Amporn Tamrongklak, Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. H. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, Prof. I Nyoman Sumaryadi, Prof. Ahmad Nurmandi, Prof. Ahmad Martadha Mohammad, Prof. David N Almarez dan Prof. Sataporn Roengtam. 

ICONPO VII ini sendiri terlaksana berkat penandatanganan MoU antara APSPA dan KAPSIPI (Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia). Pihak APSPA  diwakilkan langsung oleh President APSPA, sedangkan pihak KAPSIPI diwakilkan oleh Chairman of KAPSIPI yakni Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A. Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan MoU antara APSPA dan ADIPSI (Asosiasi Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Daerah). Pihak ADIPSI diwakilkan oleh Dr. Suranto, M. Pol. (rls)