Massa Nilai Kecurangan Arinal-Nunik Renggut Kedaulatan Politik Rakyat Lampung

KATALAMPUNG.COM – Beragam dugaan kecurangan yang terjadi pada kontestasi Pilgub Lampung 2018, menggerakkan beberapa elemen masyarakat untuk menggelar aksi menuntut keadilan. Maraknya politik uang yang terjadi pada detik-detik pemilihan telah mencoreng wajah demokrasi dan kedaulatan politik rakyat Lampung.

Salah satunya adalah aksi yang dilakukan oleh Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB). Aksi yang digelar di halaman kantor Bawaslu Lampung, Kamis, 28 Juni 2018, ini dihadiri oleh ratusan massa. Mereka dijaga ketat aparat kepolisian.

Massa membentangkan spanduk dengan bertuliskan “Aksi Terbuka: Masyarakat Provinsi Lampung Melawan Kedzoliman Poltik Uang Korporasi Yang Merenggut Kedaulatan Politik Rakyat Pada Pilkada Serentak 2018 Lampung.”

Mereka menuntut pihak berwenang untuk menangkap pelaku politik uang dan mendiskualifikasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia.

"Kita menuntut Bawaslu Lampung harus tegas. Jangan menutup mata terkait politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif," ujar Koordinator Aksi, Rakhmat Husein.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menyambut dan mendengar aspirasi para peserta aksi. Ia juga menyampaikan orasinya mengenai politik uang yang diproses oleh pihak pengawas.

"Berkaitan dengan politik uang paslon 3 saat ini sedang dalam proses penanganan untuk dugaan politik uang," ungkapnya.

Sebelumnya, Marhaen Menggugat mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentragakkumdu) untuk segera menuntaskan kasus politik uang yang diduga kuat dilakukan oleh pasangan Arinal-Nunik.

“Besok (Kamis) jam 09.00 WIB kami mengajak rakyat Lampung untuk bersama-sama mendatangi Bawaslu Lampung untuk mendesak penuntasan kasus politik uang yang banyak terjadi di Pilgub Lampung ini,” ujar Koordinator Marhaen Menggugat, Yohanes Joko Purwanto, Rabu (27/6/2018) malam.

Menurutnya, jika Bawaslu dan Gakkumdu tidak segera menuntaskan kasus politik uang itu, maka pihaknya akan menduduki Kantor Bawaslu.

“Jika tidak segera di tuntaskan, maka jangan salahkan jika rakyat marah dan akan kami duduki Kantor Bawaslu,” tegasnya.

Rakyat, lanjutnya, harus melawan hegemoni korporasi melalui calon-calon bonekanya. Sebab jika di biarkan maka akan mumcul penjajahan gaya baru.

“Jangan sampai Lampung dikuasai cukong politik yang ingin melindungi usahanya yang terlibat konflik tanah dengan rakyat,” pungkasnya.(dbs)