Mingrum Gumay: Satgas Anti Money Politics Polri Lemah
Hal ini dikatakan oleh Mingrum Gumay menyikapi fenomema unjuk rasa dan banner berisi petisi rakyat yang terpasang dibeberapa kabupaten, akhir-akhir ini.
Menurut dia, petisi rakyat ini menjadi bukti bahwa rakyat sudah cerdas, sehingga rakyat bergerak dan menyampaikan aspirasi dan protesnya terhadap aparat agar mengusut tuntas aktor money politik.
"Ini sebagai bentuk ketidakpercayaan atas institusi negara seperti lembaga penyelenggara KPU maupun Bawaslu. Sebab, ini berkaitan dengan money politics, pelaku, penggerak dan penyandang dana," ucap Mingrum, di ruang kerjanya, Jumat (6/7/2018).
Mingrum pun sedikit kecewa dengan Satgas Money Politics Polri, yang tak mampu menangkap pelaku pemberi money politics menjelang hari pencoblosan. Sebaliknya, ia bangga dengan masyarakat yang mampu menangkap pelaku pemberi amplop berisi Rp50 ribu.
“Jika Polri bisa mengantisipasi money politics dalam Pilgub Lampung sedini mungkin, hal seperti saat ini tidak akan terjadi. Bahkan dampak dari ini semua, Lampung menduduki peringkat pertama nasional dengan tingkat money politics tinggi,” kata Mingrum.
Jika sudah seperti ini, kata Sekretaris DPD PDIP Lampung tersebut, bukan lagi hanya Bawaslu, tetapi juga institusi kepolisian kebih proaktif menerima ini. Sebab, bila tidak ditanggapi dengan bijak, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
"Ini jangan pula dianggap penyelenggara dan pengawas sebagai hal yang biasa. Intinya, kami minta Polda untuk mengintruksikan kepada Polres dan bawahannya untuk memfasilitasi masyarakat untuk memberikan aspirasinya," ucap dia.
Meskipun demikian, ia tetap memberikan dukungan Kepada Polri melalui gakumdu untuk mengungkap kasus dugaan money politic.
“Meskipun demikian, saya yakin Polda Lampung memiliki catatan khusus terkait untuk mengungkap aktor money politic ini. Melalui intelegensi yang dimiliki Polda Lampung,” katanya.(RED)
