Ratusan Masyarakat Pringsewu Aksi di Depan Kantor Panwaslu
Ratusan massa aksi yang peduli gerakan moral dari perwakilan masyarakat di sembilan kecamatan kabupaten Pringsewu memberikan Petisi tolak money politik ke Panwaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Anggota DPRD. Mereka mendesak agar mendiskualisfikasi paslon nomor urut tiga dan mengulang kembali pilgub 27 Juni 2018 lalu.
“Mereka harus bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Karena masyarakat Lampung sudah muak dengan persoalan money politik ini,” kata Tim Juru Runding Perwakilan Masyarakat Pringsewu, Yudi Gondrong, Kamis (5/7).
Di lapangan, pihaknya menemukan adanya indikasi money politic secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Ia mendapat kabar bahwa ada oknum berpangkat lurah dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diindikasi membagikan sejumlah amplop untuk mengarahkan masyarakat agar memilih salah satu paslon gubernur – wakil gubernur Lampung periode 2019-2024.
“Persoalannya masalah sudah selesai, mereka baru cerita sehingga indikasi dugaan pelanggaran money politik ini mentah semua,” ujarnya.
Tatanan demokrasi di Lampung saat ini sangat buruk karena diindikasi adanya turut campur tangan koorporasi.
“Sistim Demokrasi Lampung saat ini sudah sangat buruk. Karena berada di bawah cengkraman naga betina itu,” sindirnya.
Dengan adanya money politik ini, ia menilai bahwa kesepakatan bangsa tentang demokrasi ini telah hancur pasca adanya campur tangan koorporasi di ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut.
“Masa Negara kalah sama mafia. Jadi sudah tidak ada kewibawaan lagi negara ini di mata masyarakat jika permasalahan ini tidak bisa diusut tuntas. Terus mau mengadukan kemana lagi permasalahan ini, kalau pada diam. Mau mengadu sama Allah nanti di akhirat akhirnya,” pungkasnya. (*)
