BI Lampung Sosialisasikan Kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
Kepala BI Kantor
Perwakilan Lampung Budiharto Setyawan mengatakan secara nasional kartu ini telah
di-launching pada 3 Mei 2018 yang
lalu. Saat ini, Lampung memasuki batch
keempat dalam sosialisasi Kartu GPN tersebut.
Dengan dilaunchingnya
kartu GPN di Lampung, pihaknya berharap agar masyarakat menukarkan kartu ATM/Debit yang lama dengan kartu berlogo GPN.
"Untuk keuntungan
menggunakan kartu GPN itu kita bisa menjadi lebih efisien karena biaya
transaksinya bisa menjadi lebih rendah, dan untuk data nasabah itu seluruhnya di
dalam negeri karena proses dilakukan di dalam negeri," jelas
Budiharto di hadapan awak media di Els
Coffee House, Teluk Betung Utara, Bandarlampung, Senin, 22 Oktober 2018.
Menurut Budi, dengan
berlakunya kartu berlogo GPN, pihaknya menargetkan minimal setiap nasabah bank
memiliki satu kartu ATM/Debit berlogo GPN.
“Jika ada dua kartu ATM/Debit, baiknya satu kartunya ditukarkan menjadi kartu GPN. Tapi untuk nasabah yang baru kita harapkan otomatis mendapatkan kartu GPN,” kata Budi.
“Jika ada dua kartu ATM/Debit, baiknya satu kartunya ditukarkan menjadi kartu GPN. Tapi untuk nasabah yang baru kita harapkan otomatis mendapatkan kartu GPN,” kata Budi.
Baca Juga: Gunakan Chip, Kartu GPN Lebih Aman
"Jadi dalam periode campaign ini agar bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk datang ke banknya masing-masing untuk minta diganti dengan
kartu GPN," imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Direktur BI Noviarsano Manullang mengatakan dengan efektifnya kartu GPN akan menghemat transaksi keuangan sebesar 230 miliar rupiah setiap tahun.
"Jadi ini adalah salah satu langkah dalam efisiensi transaksi perbankan non tunai di negara kita. Juga merupakan langkah dalam kedaulatan data nasional. Karena selama ini data kita diolah di luar negeri," ungkap Noviarsano.(tim/kl)
Sementara itu, Deputi Direktur BI Noviarsano Manullang mengatakan dengan efektifnya kartu GPN akan menghemat transaksi keuangan sebesar 230 miliar rupiah setiap tahun.
"Jadi ini adalah salah satu langkah dalam efisiensi transaksi perbankan non tunai di negara kita. Juga merupakan langkah dalam kedaulatan data nasional. Karena selama ini data kita diolah di luar negeri," ungkap Noviarsano.(tim/kl)
