Pemprov dan 12 Pemerintah Kab/ Kota se-Lampung Peroleh WTP dari BPK RI

KATALAMPUNG.COM - Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung kembali memperoleh opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.

Ke- 12 Kabupaten/Kota peraih opini tersebut adalah Bandar Lampung, Metro, Lampung Barat, Pringsewu, Mesuji, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran,  dan Way Kanan.  Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo, memberikan piagam penghargaan.

"Saya bersyukur Provinsi Lampung termasuk delapan provinsi yang memperoleh WTP lima tahun berturut-turut. Saya berharap kinerja laporan keuangan ini menjadi modal besar untuk peningkatan kualitas indikator ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Wakil Gubernur  (Wagub) H.  Bachtiar Basri saat membuka Rapat Koordinasi Ditjen Pembendaharaan dengan Pemda se- Provinsi Lampung, di Aula DJP Provinsi Lampung, Rabu (24/10/2018).

Bachtiar menekankan WTP bukan hanya sekedar prestasi dan kebanggaan. "Namun hal tersebut menandakan pemerintah daerah di Lampung melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan," ujar Wagub.

Kendati masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dalam penyeusunan LKPD.  Wagub optimistis di tahun mendatang seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung mampu meraih opini WTP.

“Saya berharap jangan sampai WTP dijadikan sebagai garis finis. Namun perlu diperhatikan adalah seluruh usaha untuk mencapai WTP juga digunakan untuk menutup potensi  tata kelola APBD yang buruk,” kata Wagub.

Pada kesempatan tersebut, Alfiker Siringoringo menyampaikan dampak keberhasilan pemerintah memperoleh opini WTP terlihat dalam meningkatnya beberapa indeks ekonomi.  Di antaranya meningkatknya indeks daya saing Lampung dan naiknya pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Selain itu, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Lampung.

Seiring dengan raihan WTP yang semakin merata di Provinsi Lampung,  kata Alfiker, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan ekonomis. Dengan demikian, filosofi value for money dalam pemanfaatan dalam anggaran dapat terlaksana.

“Pada akhirnya raihan WTP bukan hanya prestasi yang layak diapresiasi. Namun juga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Lampung,” ujar dia.(Hms-Prov)