BI Lampung Siapkan Langkah Pengendalian Inflasi

KATALAMPUNG.COM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung Budiharto mengatakan, ke depan tingkat inflasi di Provinsi Lampung akan tetap rendah pada batas bawah sasaran 3±1%. Hal ini sejalan dengan permintaan masyarakat yang belum sekuat kondisi sebelumnya, meskipun telah memasuki periode adaptasi kebiasaan baru.

BI Lampung Siapkan Langkah Pengendalian Inflasi


Menurutnya, hal ini didukung pula oleh komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi selama masa pandemi COVID-19, sehingga  turut mengurangi tekanan inflasi.

Budiharto menambahkan, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, antara lain:

Pertama, berlanjutnya kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit seiring kurang optimalnya produksi pada musim penghujan.

Kedua, belanjutnya kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan oleh kenaikan harga CPO secara nasional akibat produksi yang menurun baik di Indonesia dan Malaysia.

Ketiga, secara umum penurunan harga yang terjadi pada beberapa komoditas akibat lemahnya permintaan perlu diantisipasi karena dapat mendorong dilakukannya pengurangan produksi. Lebih lanjut, hal ini dapat berimplikasi pada risiko meningkatnya tekanan inflasi seiring berkurangnya pasokan pada periode mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit terutama untuk menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil, yakni:

Pertama, memastikan keterjangkauan harga, dengan cara melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (https://hargapangan.id/), untuk melihat perkembangan harga yang terjadi dan melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.

Selain itu, perlu dilakukan upaya penyerapan komoditas yang mengalami deflasi cukup dalam melalui penyerapan oleh industri pengolah makanan atau pengolahan produk turunan dengan memberdayakan kelompok masyarakat.

"Kedua, memastikan ketersediaan pasokan pada periode adaptasi kebiasaan baru. Aktivitas masyarakat yang meningkat secara bertahap diperkirakan dapat menaikkan permintaan. Kondisi ini perlu diwaspadai dengan memastikan ketersediaan pasokan agar tidak meningkatkan tekanan kenaikan harga," ucap Budiharto, Senin (7/12/20).

Untuk itu, TPID Provinsi/Kabupaten/Kota perlu meningkatkan intensitas koordinasi, salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam hal pemenuhan komoditas pangan strategis menghadapi risiko kenaikan harga.

"Kota Bandar Lampung sebagai wilayah yang memiliki kontribusi besar pada inflasi Provinsi Lampung perlu mengupayakan KAD, khususnya untuk komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi," tambahnya.

Lebih lanjut, MoU tentang Kerjasama dalam rangka Peningkatan Perekonomian Daerah oleh 10 Gubernur di Sumatera pada tahun 2020 dapat menjadi dasar untuk penguatan Kerjasama Antar Daerah dalam pemenuhan pasokan bahan makanan di wilayah Sumatera.

"Pengawalan dalam pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak COVID-19 juga perlu ditingkatkan, tidak hanya dari sisi daftar penerima bantuan melainkan juga mekanisme penyaluran dan ketersediaan pasokan komoditasnya agar tidak mendorong kenaikan harga," katanya.

Sementara itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB), selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, tentunya dapat mendukung upaya peningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan yang berdampak pada stabilitas harga.

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan cara melakukan koordinasi untuk memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok.

Selain untuk menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi dapat memudahkan petani memasarkan produk dan mendapatkan harga yang wajar.

"Keempat, meningkatkan komunikasi efektif terkait ketersediaan pasokan, rencana pemenuhan pasokan, dan himbauan untuk berbelanja secara bijak yang perlu disampaikan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga," tutupnya.(***)

Diberdayakan oleh Blogger.