Gubernur Harap ISEI Lampung Aktif Menjadi Pemikir, Perancang dan Pelaksana Pembangunan

KATALAMPUNG.COM - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, berharap Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung,  aktif menjadi pemikir, perancang dan pelaksana pembangunan.

Harapan Gubernur Arinal  tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, yang mewakili Gubernur dalam kegiatan Seminar dan Rapat Kerja Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, di Bukit Randu Hotel & Resto Bandar Lampung, Sabtu (6/8/2022).

Kusnardi, melanjutkan, ISEI diharapkan juga  terus melakukan inovasi agar dapat   menjadi   organisasi   kemasyarakatan yang mengedepankan visi, misi dan rencana aksi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, menyambut baik diselenggarakannya Seminar dan Rapat Kerja Pengurus ISEI Cabang Lampung, sebagai wahana untuk melakukan diskusi tentang kondisi perekonomian Provinsi Lampung dan Rapat Kerja sehingga ISEI lebih maju di periode kedepan.

Tema yang diangkat dalam Seminar Ikatan Sarjana   Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung pada hari ini, yaitu “Kemandirian Pangan dan Ancaman Inflasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi”.

Hal ini sangat relevan dengan kondisi pada saat ini, seperti yang  diketahui dimana tingginya harga pangan dunia telah memicu inflasi di beberapa negara, dan Indonesia pada saat ini juga tengah bersiap menghadapi ancaman tersebut.

Provinsi Lampung, tambahnya memiliki begitu banyak keunggulan komparatif (potensi) baik secara geostrategis, demografis, dan kekayaan alam. Segala keunggulan ini harus dapat dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan menjadi keunggulan kompetitif untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.

Mengingat pangan sangat penting bagi masyarakat perlu terus dilakukan tindakan antisipasi dan mitigasi resiko dari kenaikan harga-harga kelompok pangan melalui kebijakan untuk menjamin kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan di masyarakat.

Masih kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung bahwa Inflasi Provinsi Lampung pada bulan Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,73% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan periode Juni 2022 yang mengalami inflasi sebesar 1,20% (mtm). Selanjutnya untuk tahunan inflasi Provinsi Lampung Juli 2022 tercatat sebesar 5,61% (yoy), angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 4,94% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan Sumatera yang tercatat sebesar 6,43% (yoy).

Dalam rangka mengantisipasi inflasi yang tidak terkendali dan menjaga stabilitas makro ekonomi, diperlukan upaya bersama seluruh pihak. 

"Untuk itu, dalam Seminar dan Rapat Kerja ISEI ini diharapkan kita bersama-sama dapat menelaah masalah perekonomian terkini dan merumuskan langkah-langkah kebijakan serta bersinergi melalui kegiatan, yang bertujuan untuk pengendalian inflasi di Provinsi Lampung. Strategi yang ditetapkan dalam 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif," pungkasnya.

Berbagai upaya menjaga stabilitas inflasi telah di tempuh oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk Keterjangkauan Harga telah dilakukan operasi pasar, pasar murah dan inspeksi pasar di beberapa titik lokasi di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk Ketersediaan Pasokan, dilakukan Peluasan Lahan, peningkatan produksi dengan pemanfaatan teknologi serta program pemanfaatan lahan pekarangan tingkat rumah tangga.

Sementara untuk kelancaran distribusi, perlu kerjasama pihak-pihak terkait agar pengiriman pasokan bahan pangan tidak terganggu, termasuk penyaluran BBM dan elpiji subsidi dan non-subsidi kepada masyarakat, serta penanganan jalan dan pengendalian arus kendaraan.

Sedangkan untuk komunikasi yang efektif, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan upaya pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.

Melalui upaya ini diharapkan terbangun semangat optimisme di tengah-tengah masyarakat, bahwa persediaan kebutuhan pokok aman. Sehingga masyarakat tidak perlu melakukan aksi borong hingga dapat bersikap rasional dan bijak dalam mengkonsumsi.