Sekdaprov Fahrizal Darminto Pimpin Rapat Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi
KATALAMPUNG.COM - Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, memimpin Rapat Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Semester II Tahun 2022, bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Rabu (12/10/2022).
Hadir dalam Rapat Kepala BPKAD,
Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kadis Penanaman
Modal dan PTSP, Plt. Kepala BKD, Sekretaris Bapenda, Sekretaris Dinas PMDes dan
Transmigrasi, Sekdis Tenaga Kerja, Kabid pada Bappeda, Kabid pada Dinas Sosial,
Kabid pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.
Hadir pula perwakilan dari
BPJS Kesehatan Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Banten Kalimantan Barat dan
Lampung Lisa Nurena, Kepala Evaluasi Perencanaan Kinerja Dr Sandra Sari, Kepala
Cabang Bandar Lampung Agus Wibowo, Kepala Cabang Metro Wahyudi.
Kepala Evaluasi Perencanaan
Kinerja Dr Sandra Sari memaparkan bahwa pelayanan kesehatan diberikan sesuai
standard dan mutu kesinambungan program dan kepuasan peserta sesuai UU Nomor 40
Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang wajib menjadi peserta.
Cakupan kepesertaan Nasional
dan Provinsi Lampung per-Oktober 2022, sebanyak 275.361.267 jiwa 89,35% sudah
terdaftar BPJS Kesehatan. Sedangkan Lampung sebanyak 8.901.566 jiwa 86,08%
sudah terdaftar BPJS Kesehatan.
Menuju UHC 2024 INPRES 1
Tahun 2022 sudah diberi penugasan khusus kepada 2 kemenko, 26 k/l, para
gubernur, bupati dan walikota. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi
pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Rencana Aksi Impelementasi
Inpres 1/2022 (aspek : peserta, regulasi, kajian, wasrik, sosialisasi, data dan
pelayanan).
Ia juga menyebutkan Program
Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ) merupakan suatu gerakan gotong
royong melalui partisipasi masyarakat, badan usaha, badan hukum lainnya untuk
memberikan proteksi finansial dengan mendaftarkan peserta baru dan untuk
pembayaran iuran peserta PBPU dan atau BP Mandiri Program JKN yang menunggak.
Dukungan yang diharapkan
pihak BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Lampung ialah aspek penganggaran kepesertaan JKN-KIS,
memastikan alokasi anggaran untuk segmen kontribusi bantuan iuran untuk segmen
PBI-JK telah dianggarkan, iuran PBU-PEMDA (peserta yang didaftarkan pemerintah
daerah) telah dianggarkan, kontribusi bantuan iuran untuk segmen PBPU-aktif
kelas III telah dianggarkan, iuran untuk segmen PPUN telah dianggarkan, Iuran
untuk segmen KP-DESA telah dianggarkan.
BPJS Kesehatan bisa di akses
melalui JKN Mobile aplikasi dapat di unduh pada Play Store atau App Store.
Terdapat call center yang bisa dihubungi dengan nomor 165.
Sementara Sekretaris Daerah
Fahrizal Darminto menanggapi paparan tersebut,
mengatakan data proporsi kepesertaan pekerja bukan penerima upah
istilahnya honor, di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung diharapkan tidak
terlalu jauh dari proporsi nasional. Pastikan saja bahwa PBPU tidak jauh
tertinggal dari nasional.
Tingkat kepuasan diukur dari
kepuasan pasien, di Lampung kalau bisa diadakan data-data yang spesifik untuk
melihat perbandingan di tiap tahun dan mengkelompokkan pasien-pasien dengan
masing-masing penyakit yang diderita. Agar dapat mengetahui permasalahan dan
bisa mendorong program-program yang Dinas Kesehatan lakukan.
"Dari segi akses untuk memberi pelayanan saya kira sudah cukup bagus, dengan adanya aplikasi dan call center bisa membantu untuk mengakses langsung ke Rumah Sakit, masalah antrian atau hal lain yang bisa ditanyakan melalui call center tertera," lanjutnya. (kmf).