Sekdaprov Lampung Buka Rakor Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
KATALAMPUNG.COM Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Provinsi Lampung serta Konvergensi Pencegahan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2023 di Hotel Emersia, Senin (20/2/2023).
Kegiatan ini merupakan salah
satu upaya untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung melalui visi
dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta 2 (dua) dari 33 (tiga puluh tiga)
agenda kerja prioritas yaitu “Perempuan Berjaya” dan “Lampung Ramah Perempuan
dan Anak".
Gubernur Lampung dalam
sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
mengapresiasi inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dalam mewujudkan Desa Model DRPPA sekaligus
Konvergensi Pencegahan Stunting di Provinsi Lampung.
"Ini merupakan contoh
prototype Provinsi Layak Anak dapat terwujud dengan “keroyokan” program dalam
skala pemerintahan terkecil, yaitu desa/kelurahan baik dari sisi penganggaran,
kelembagaan, maupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri," ucapnya.
Ada beberapa isu strategis
yang diupayakan untuk dituntaskan melalui agenda tersebut :
1. Masih tingginya kasus
kekerasan yang terjadi. Pada Tahun 2022, di Provinsi Lampung tercatat terjadi 600
kasus dengan 664 korban, dimana 73% korbannya adalah anak-anak dan perempuan.
2. Terdapat 649 dispensasi
perkawinan pada anak yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung.
3. Prevalensi stunting
Provinsi Lampung pada Tahun 2022 sudah cukup baik yaitu 15,8 % (turun cukup
signifikan dari 18,8 % pada Tahun 2021).
4. Kontribusi perempuan di
sektor ekonomi di Provinsi Lampung baru mencapai 29,31 % pada Tahun 2021.
Dalam sambutan tertulisnya,
Gubernur berpesan Kepada pemerintah kabupaten/kota serta kepala desa terpilih
agar benar-benar memanfaatkan kesempatan program/kegiatan yang akan
dilaksanakan di desa/kelurahan dan menjadikan kegiatan yang berkelanjutan agar
masyarakat desa/kelurahan menjadi maju dan sejahtera.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Fitrianita Damhuri menyampaikan bahwa rakor diikuti sebanyak 60 orang yang terdiri dari perwakilan dari Komite IV DPD RI, Abdul Hakim, Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas PP dan PA Kabupaten/Kota, Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota, Fasilitator Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. (kmf)