Pemerintah Terus Berupaya Merubah Paradigma Tata Kelola Pemerintahan dari Konvensional Menjadi Berbasis Elektronik
KATALAMPUNG.COM -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi membuka acara rapat koordinasi Implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertempat di Ballroom Hotel Golden Tulip Springhill, Selasa (14/03/2023).
Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Provinsi Lampung Kusnardi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya
kegiatan tersebut.
"Atas nama Pemerintah
Provinsi Lampung saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya rapat
koordinasi ini sebagai forum bagi pengampu data dan pengelola layanan
pemerintah sebagai langkah awal untuk melaksanakan pertukaran data dan
informasi terintegrasi dalam sebuah sistem yang terpusat," ucapnya.
Kusnardi melanjutkan, bahwa
saat ini pemerintah tengah berupaya merubah paradigma tata kelola pemerintahan
dari yang konvensional menjadi berbasis elektronik agar siap memasuki era
digital dan dunia cyber dimana aspek keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan,
konektivitas menjadi poin untuk menjadi lebih baik.
Dalam mewujudkan program
tersebut pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau
SPBE yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan
berkinerja tinggi mewujudkan kualitas pelayanan publik mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel dan
pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang bersaing.
Kusnardi dalam kesempatan
ini juga mengapresiasi Capaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Provinsi Lampung 2022 yang meraih urutan keempat di Indonesia setelah Jakarta
dan Kalimantan Barat dan mendapatkan perolehan nilai yang sama dengan Jawa
Barat yang berada diposisi ketiga.
Dengan hasil yang dicapai
tersebut, Kusnardi berharap Pemprov Lampung agar terus meningkatkan
performanya.
"Capaian ini SPBE
Provinsi Lampung ini sudah cukup baik, tapi memang harus kita kembangkan karena
baik itu belum nilai tertinggi makanya ada nilai sangat baik. Jadi masih perlu
kita kembangkan SPBE kita, jaringan satu sama lain juga harus kita giatkan.
Kalau perlu ya kita jadi pelopor lah sehingga segala-segala aplikasi yang ada
di tersebar banyak sekali ini yang bisa kita integrasikan dalam satu sistem
yang saling mengait sebagai modal untuk bahan perencanaan kita yang lebih baik,"
lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Lampung telah berkomitmen untuk mempercepat
tata kelola yang berorientasi pelayanan publik dengan unsur TIK didalamnya.
"Provinsi Lampung sudah
berkomitmen pada hal yang sama yaitu mendorong dan mempercepat tata kelola
pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik terlebih pada saat
ini sudah mengharuskan berbagai institusi untuk menerapkan sistem pemerintah berbasis
elektronik dengan tik sebagai unsur utamanya sehingga dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi sehingga data dan informasi antar perangkat daerah
dapat diakses secara efektif dan efisien," lanjut Kusnardi.
Dalam kesempatan tersebut
Kusnardi juga menjelaskan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP
adalah sistem elektronik untuk melakukan pertukaran layanan data atau lazim
disebut interferabilitas data pada suatu komunitas layanan melalui penerapan
SPLP maka proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi yang ada di setiap
perangkat daerah akan sangat mudah dilakukan.
Dengan penerapan SPLP,
diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif
efisien serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
"Saya mengharapkan agar
rakor ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga proses pertukaran data dan
informasi pada aplikasi yang ada di setiap perangkat daerah dapat terintegrasi
dalam sebuah sistem saya juga mengharap masukkan serta sumbangan pemikiran yang
akan dihasilkan nanti tidak berhenti sampai pada kegiatan rakor ini akan tetapi
dapat implementasikan di satuan kerja masing-masing," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama,
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menyampaikan bahwa
kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam memperkenalkan dan mematangkan
sistem pelayanan instansi pemerintah.
"Kegiatan ini adalah
untuk memperkenalkan proses implementasi sistem penghubung pelayanan instansi
pemerintah. Sistem penghubung layanan pemerintah ini merupakan bagian dari
rangkaian kerja- kerja dalam kita meningkatkan kematangan sistem pemerintahan
berbasis elektronik," ucapnya.
Ganjar Jationo dalam
laporannya juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 14 OPD yang memiliki
aplikasi sendiri dan aplikasi dari akan menjadi perintis dalam SPL Berbagi
Pakai di Provinsi Lampung.
"14 OPd ini kelak akan menjadi perintis dan ujung tombak Pemprov Lampung dalam menampilkan derajat berbagi pakai yang lebih baik lagi. Kami melihat 14 ini sebagai langkah awal untuk kita mencoba mengimplementasikan sistem penghubung layanan di provinsi Lampung namanya sudah kita kasih nama Jama Jama karena prinsipnya supaya bisa bersama-sama di berbagi pakaikan antar aplikasi yang ada di berbagai OPD," pungkasnya. (kmf)