Pemprov Lampung Ikuti Rapat Koordinasi Penyerapan Dana Dekonsentrasi Ketahanan Pangan Bersama Kemendagri
Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menghadiri rapat koordinasi penyerapan dana dekonsentrasi ketahanan pangan, melalui Virtual Meeting, bertempat di Ruang Video Conference lt.1 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (26/09/2023).
Dalam kesempatan tersebut,
Sekdaprov melaporkan progres serapan anggaran dana dekonsentrasi.
"Kami terus memonitor
di Dinas Ketahanan Pangan seluruh program dan rencana kerja yang telah tersusun
serta siap melaksanakan kelanjutan progres serapan sebanyak 98%," ucapnya.
Adapun kegiatan yang akan
dilakukan dan sudah berprogres yaitu bantuan program desa B2SA (Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman), termasuk memberikan bantuan bibit dan pekarangan
Pemprov Lampung juga siap memfasilitasi warung B2SA, sehingga hasil dari
tanaman pekarangan itu bisa dijualbelikan.
"Segera kami lakukan
koordinasi penguatan cadangan pangan pemerintah melalui sosialisasi gerakan
selamatkan pangan, gerakan pangan buah, promosi beras SPHP, pengawasan keamanan
pangan dan mutu pangan segar serta pasar pangan," ujar Sekdaprov.
Terkait dengan adanya
inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beras, maka Pemerintah Provinsi
Lampung sudah menyusun program untuk melakukan operasi pasar yang didukung
dengan dana Belanja Tidak Terduga. Sehingga hal ini bisa turut menstabilkan
harga pangan terutama harga beras.
Sementara itu, Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Republik Indonesia Restuardy Daud, dalam paparannya mengutip perintah Presiden
RI dalam antisipasi krisis pangan, pengendalian dan El-Nino.
"Saya telah
memerintahkan kepada BUMN juga kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota
untuk: memperbanyak pasar-pasar murah di daerah, anggaran bantuansembako ke
masyarakat harus diperbanyak serta maksimalkan pemanfaatan anggaran, termasuk
dana dekonsentrasi," ucapnya.
Kegiatan dekonsentrasi
secara umum yang dilakukan terkait dengan pemantapan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan serta ketersediaan akses konsumsi pangan yang berkualitas.
Pentingnya kegiatan ini
untuk bersama mengantisipasi tidak hanya untuk 2023 tetapi sekaligus menjadi
persiapan juga pada tahun yang akan datang. Dan dalam jangka pendek untuk
konteks pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga di masyarakat,
secara umum kegiatan ini juga sasarannya adalah penguatan atau peningkatan
ketahanan pangan.
Posisi per-25 September 2023
dilaporkan, realisasi baru sebesar 2,71% atau 3,78 milyar ini yang menjadi
catatan khusus ada 16 daerah yang belum melakukan penyerapan dana ke kegiatan.
Ada 5 daerah diluar 16 daerah yang telah disebutkan masih di bawah 2,079%.
"Sekda yang mewakili
Gubernur dalam mengeluarkan DPP diharapkan untuk dapat memfasilitasi
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi, dukungansarana dan
prasarana penganggaran sudah disiapkan serta SDM pelaksana. Hal itu merupakan
kunci terselenggaranya kegiatan dekonsentrasi," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa juga memberikan masukan terhadap paparan yang telah diberikan oleh Dirjen Bangda RI.(***)