Sekdaprov Harapkan Penggunaan Basis Data yang Lengkap Bermanfaat Optimal Bagi Masyarakat

KATALAMPUNG.COM --- Sekdaprov Fahrizal Darminto menghadiri pembukaan Temu Kerja Pengelola Data Nasional, Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024, di Hotel Mercure, Selasa Malam (11/6/2024). Sekdaprov menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dari klaster unit sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Keberhasilan tersebut, menurut Sekdaprov, dimulai dengan memperhatikan perencanaan keluarga.

"Kalau keluarganya sejahtera, sehat, tangguh, maka kita optimis. Itu modal dasar yang kuat dalam suatu pembangunan," kata Sekdaprov.

Di sisi lain, Sekdaprov menuturkan bahwa kehadiran Govtech Ina Digital yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu berperan penting dalam meningkatkan daya saing dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik di sejumlah layanan prioritas.

Sekdaprov melanjutkan, melalui penggunaan basis data yang lengkap dan didukung oleh teknologi informasi, dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu sumber datanya, akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Salah satunya yaitu penurunan prevalensi stunting di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, dari 26,26% di tahun 2019, prevalensi stunting di Provinsi Lampung telah turun menjadi 14,9% di tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung berada di peringkat keempat dengan Prevalensi Stunting terendah di Indonesia.

Sekdaprov juga berharap, pertemuan ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan harus diukur melalui basis data yang lengkap, akurat dan mutakhir.

"Di Provinsi Lampung, upaya penurunan angka stunting dilakukan secara serentak dan terfokus. Mudah-mudahan kedepan kita bisa bekerja dengan lebih efektif menggunakan basis data yang cukup lengkap dan didukung oleh teknologi informasi," pungkas Sekdaprov.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso berharap, melalui pertemuan ini, para ketua tim kerja dan anggotanya serta para pengelola data dan informasi (PDKP Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat meningkatkan komitmen dalam mewujudkan data informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana  (Bangga Kencana) berkualitas serta pemanfaatannya untuk kepentingan program intervensi pembangunan daerah berbasis keluarga.

"Data harus tepat sasaran. Pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024 harus menghasilkan data yang valid dan reliable," kata Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN. (kmf).