Pj. Gubernur Lampung Ikuti Arahan Presiden di Ibu Kota Nusantara Bersama Sejumlah Kepala Daerah

KALTIM — Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur/Pj Gubernur Se-Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa (13/08/2024).

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada 517 Kepala Daerah, yang terdiri dari Gubernur, Pj Gubernur, Bupati, dan Walikota. Meskipun demikian, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada 35 Kepala Daerah yang tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan lainnya.

Presiden Jokowi dalam arahannya mengedukasi para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk fokus membangun kota yang ramah lingkungan di wilayah masing-masing. "IKN ini adalah contoh utama kota masa depan yang dirancang dengan konsep matang sebagai Kota Hutan, bukan kota beton. Saya kira setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota bisa merencanakan konsep kota yang ingin mereka wujudkan," jelas Jokowi.

Presiden juga mengingatkan bahwa Istana Negara di Jakarta dan Bogor merupakan warisan peninggalan Kolonial Belanda yang telah digunakan selama 79 tahun sejak kemerdekaan Indonesia. "Dengan pembangunan IKN ini, kita ingin menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk membangun Ibu Kota sesuai dengan keinginan dan desain kita sendiri," tambahnya.

Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota atas kontribusi mereka dalam menjaga laju inflasi Indonesia pada posisi yang sangat baik, yaitu 2,13%, yang lebih baik dibandingkan dengan banyak negara lain.

Beliau juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Mohon untuk segera merealisasikan APBD karena sampai saat ini realisasi belanja di Kabupaten/Kota masih di angka 31% dan Provinsi masih 41%, tolong dicek kembali dan didorong agar uang APBD segera beredar di masyarakat," ungkapnya.

Mengakhiri arahannya, Jokowi menekankan pentingnya menyelesaikan anggaran untuk Pilkada serentak, yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada. "Harus segera selesai, karena kita belum pernah memiliki pengalaman melaksanakan Pilkada serentak. Jika dulu tidak serentak, keamanan bisa dibantu dari Kabupaten atau Provinsi lain, tetapi sekarang semuanya serentak, sehingga perlu pembicaraan yang serius," tutupnya. (kmf).