Pemprov Lampung Prioritaskan Sertifikasi Halal untuk Dorong UMKM Tembus Ekspor

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memiliki sertifikasi halal sebagai langkah strategis menembus pasar ekspor global.

Hal ini disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal di Hotel Novotel Bandar Lampung, Jumat (1/8/2025).

“Produk UMKM yang telah bersertifikat halal berpeluang besar menembus pasar luar negeri dengan berbagai insentif dan tarif ringan, termasuk ke Vietnam, Korea, Australia, hingga Jepang,” ujar Gubernur.

Menurutnya, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan diperkuat oleh PP Nomor 42 Tahun 2024, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Lampung sendiri merupakan salah satu daerah penghasil pangan utama nasional dengan lebih dari 490.000 UMKM, mayoritas bergerak di sektor makanan. UMKM ini berkontribusi hingga 60 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Untuk itu, Gubernur mengajak seluruh pihak agar terlibat aktif dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM. “Kami akan merancang strategi agar produk UMKM bisa ekspor. Bantu kami wujudkan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menyebutkan bahwa Provinsi Lampung menunjukkan kemajuan signifikan dalam sertifikasi halal. Tercatat, sebanyak 225.852 produk di Lampung telah mengantongi 145.213 sertifikat halal.

Haikal menambahkan, Rakor ini merupakan bentuk sinergi antara BPJPH dan pemerintah daerah untuk memastikan program Jaminan Produk Halal menjadi bagian prioritas pembangunan.

“Ukuran keberhasilan daerah kini bukan hanya menurunkan stunting dan inflasi, tapi juga capaian sertifikasi halal,” ujarnya. (kmf)