Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Lampung Catat Penurunan IPH

Bandar Lampung — Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Ruang Command Center, Senin (19/8/2025).

Rapat ke-130 tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Ia menekankan pentingnya setiap narasumber menyampaikan poin strategis yang bisa segera ditindaklanjuti untuk menekan inflasi di daerah.

Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi nasional pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,37% (year on year), naik dibandingkan Juni yang sebesar 1,87%. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras (0,15%), bawang merah (0,10%), tomat (0,08%), dan cabai rawit (0,08%).

Beras tercatat menyumbang inflasi selama tiga bulan berturut-turut (Mei–Juli 2025). Karena itu, pemerintah diminta mewaspadai tren kenaikan harga beras agar tidak memberi andil lebih besar pada inflasi. Sebaliknya, bawang putih justru menjadi komoditas penyumbang deflasi.

Berdasarkan data SP2KP hingga 15 Agustus 2025, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 22 provinsi turun, dan 2 provinsi relatif stabil. Lampung termasuk daerah dengan penurunan IPH sebesar -0,06%, didorong turunnya harga bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah.

Harga beras di Lampung masih menunjukkan tren kenaikan. Rata-rata harga beras medium mencapai Rp14.012 per kilogram (naik 1,15% dibanding Juli), sementara beras premium Rp15.435 (naik 0,82%). Minyak goreng kemasan merek Minyakita juga turun tipis 0,02%, namun masih di atas harga eceran tertinggi (HET). Di Kota Metro, harga Minyakita tercatat Rp15.500 per liter.

Sementara itu, harga cabai rawit turun signifikan pada minggu kedua Agustus sebesar 16,76% dibanding Juli. Cabai merah juga turun tipis 0,03%. Sebaliknya, bawang merah naik tajam 14,57%, telur ayam ras naik 0,47%, dan daging ayam ras turun 0,33%.

Dari sisi ketersediaan, Kepala Divisi Perencanaan Pelayanan Publik Perum Bulog, Rini Andrida, melaporkan realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) periode Juli–Desember 2025 mencapai 38,8 juta ton. Penyaluran minyak goreng Minyakita juga sudah mencapai 93% per 15 Agustus. Namun, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan agar distribusi beras SPHP lebih merata ke pasar tradisional, karena harga di pasar tersebut masih relatif tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian, Suwandi, menyoroti harga jagung yang masih berfluktuasi akibat disparitas distribusi antara produsen dan peternak. Lampung tercatat sebagai salah satu dari lima daerah dengan luas panen jagung terbesar nasional, yakni 31.738 hektare pada Agustus 2025. Harga rata-rata jagung kering panen per 17 Agustus mencapai Rp5.249 per kilogram.

Selain isu pangan, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Imran, juga menyampaikan progres program pembangunan 3 juta rumah. Ia mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah dalam menerbitkan 100% Perkada PBG dan BPHTB. Kabupaten Lampung Selatan masuk peringkat kedua nasional dalam penerbitan dokumen PBG di wilayah pesisir (1.760 dokumen), sedangkan Kota Bandar Lampung menempati urutan ke-14 untuk wilayah perkotaan (505 dokumen).

Imran juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, antara lain memperkuat layanan pengaduan konsumen perumahan, mengalokasikan bantuan rumah layak huni dalam APBD maupun APBDes, serta membebaskan bea PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).(kmf)