Wakil Gubernur Lampung Serahkan KUR ke Pelaku UMKM, Dukung Program Nasional Penciptaan Lapangan Kerja

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada empat perwakilan pelaku UMKM asal Lampung pada kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), di Mahan Agung, Bandar Lampung,  Selasa (21/10/2025).

Acara ini merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dipusatkan di Provinsi Jawa Timur dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin.

Kegiatan akad massal dilaksanakan serentak di 38 provinsi se-Indonesia dan terhubung secara daring. Di Lampung, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Juhan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Wakil Gubernur Jihan Nurlela secara simbolis menyerahkan KUR kepada empat penerima, yaitu Rahmat Hidayat sebesar Rp50 juta untuk usaha bengkel las, Dina Ratnasari sebesar Rp50 juta untuk usaha furnitur, Thian Saputra sebesar Rp20 juta untuk bengkel dan suku cadang motor, serta Muhammad Suharto sebesar Rp70 juta untuk usaha warung sembako.

Menurut data Pemprov Lampung, hingga saat ini total KUR yang telah disalurkan di provinsi tersebut mencapai 15.381 debitur dengan nilai Rp919 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penyaluran KUR merupakan langkah nyata dalam memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah. "Kegiatan ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas usaha kecil, perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin baik," ujarnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, akad massal KUR kali ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. "Hari ini ada sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke yang melakukan akad KUR serentak," ujarnya.

Menteri UMKM menambahkan, target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan sasaran utama sektor produksi sebesar 60 persen dari total pembiayaan. "Capaian ini menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya porsi KUR sektor produksi berhasil menembus angka 60 persen," ungkapnya.

Menteri UMKM juga menyebutkan, realisasi KUR hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 72,6 persen dari target nasional, dengan jumlah debitur aktif lebih dari 3,7 juta orang. Tahun depan, pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran ke sektor produksi hingga 62 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin menyampaikan bahwa program KUR juga diarahkan untuk pemberdayaan pekerja migran. "Kami memiliki program KUR Penempatan Pekerja Migran agar calon pekerja tidak terjerat pinjaman ilegal dan mendapatkan pembiayaan resmi dari pemerintah," kata Mukhtarudin.

Menteri PPMI menjelaskan, hingga saat ini telah tersalurkan KUR bagi 2.100 pekerja migran dengan nilai Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar. Program tersebut juga terintegrasi dengan pelatihan vokasi dan pendidikan bahasa agar pekerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah. "KPP akan membantu masyarakat membangun dan merenovasi rumah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM dan Rp17 triliun untuk masyarakat yang ingin melakukan renovasi rumah. "Saya minta gubernur dan bupati di seluruh daerah mendorong kontraktor lokal agar terlibat dalam program ini," ucap Airlangga.

Menurut Airlangga, KPP diatur melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025. Program ini menargetkan peningkatan akses perumahan layak huni sekaligus penguatan ekonomi lokal melalui sektor konstruksi.

Menurutnya, implementasi KPP tidak hanya memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. "Kami siap mendukung penuh agar KPP berjalan efektif, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan ekonomi," ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program KUR dan KPP diharapkan mampu memperkuat pondasi ekonomi rakyat. Di Lampung, kebijakan ini diyakini akan mempercepat pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan perkotaan. (kmf).