Gubernur Mirza Komit Tuntaskan Konflik Antara Gajah dan Manusia di Kawasan TNWK
Lampung Timur — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menuntaskan konflik antara manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Upaya tersebut akan ditempuh melalui pembangunan batas kawasan permanen yang disusun berdasarkan kajian teknis serta masukan langsung dari masyarakat desa penyangga.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memimpin Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam dalam rangka Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia yang digelar di Balai Taman Nasional Way Kambas, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Panglima Kodam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi, S.Hut., M.A.P., serta Kepala BIN Daerah Lampung Suryono.
Gubernur menjelaskan, dialog tersebut secara khusus digelar untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan konflik gajah liar di sekitar kawasan TNWK. Aspirasi masyarakat akan menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan mitigasi yang bersifat permanen dan berkelanjutan.
“Ini bukan kegiatan seremonial. Pemerintah hadir untuk mendengar langsung suara masyarakat, karena merekalah yang paling merasakan dampak konflik ini. Solusi yang dibangun harus berangkat dari kondisi riil di lapangan,” tegas Gubernur.
Menurut Gubernur, konflik gajah dan manusia di Way Kambas tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan sementara. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang sekitar 60 hingga 70 kilometer, yang disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari kawasan rawa, sungai, hingga tanah keras.
“Mulai besok, tim teknis akan turun ke lapangan untuk melakukan feasibility study. Pembatas kawasan ini harus kuat, ramah lingkungan, tidak mengganggu pergerakan gajah, serta tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap konflik gajah dan manusia di Way Kambas sangat serius. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menjadikan persoalan tersebut sebagai salah satu isu prioritas nasional.(kmf)
