Pemprov Lampung Optimalkan DTSEN untuk Pastikan Bantuan Lebih Tepat Sasaran

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengarahkan program pembangunan kepada kelompok masyarakat paling rentan, khususnya desil 1 dan desil 2, melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa seluruh program daerah harus benar-benar terfokus pada kelompok tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan terukur. Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan intervensi pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN yang digelar di Kantor Gubernur Lampung. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, termasuk Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kominfotik, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Ia menilai, upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan secara terpadu agar hasilnya lebih optimal. Seluruh program, menurutnya, perlu dijalankan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Selain itu, ia juga mendorong agar setiap intervensi program dapat diukur secara konkret, baik dari peningkatan pendapatan masyarakat maupun dari penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menjelaskan bahwa DTSEN memungkinkan pemerintah mengidentifikasi masyarakat miskin secara lebih akurat melalui pendekatan by name by address. Dengan metode ini, sasaran bantuan menjadi lebih jelas dan spesifik.

Ia mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Lampung saat ini berada di angka 9,66 persen atau sekitar 800 ribu jiwa. Data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

BPS juga memperkenalkan aplikasi visualisasi data bernama SIGER, yang dapat membantu pemerintah daerah menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti desil, wilayah, tingkat pendidikan, hingga kondisi tempat tinggal.

Ahmad Riswan menegaskan bahwa data tidak boleh berhenti sebagai angka semata, melainkan harus diolah menjadi kebijakan yang berdampak nyata. Ia optimistis, intervensi yang tepat di tingkat mikro akan memberikan hasil positif secara makro.

Di sisi lain, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menyoroti tantangan terkait validitas data, khususnya adanya inclusion error dan exclusion error. Ia menilai, penggunaan DTSEN dan aplikasi SIGER dapat membantu meningkatkan kualitas data melalui proses verifikasi lapangan atau ground checking.

Dinas Sosial mencatat tingkat kesalahan data masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,8 persen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran operator desa dalam proses pemutakhiran data, termasuk pemberian insentif agar pembaruan data berjalan lebih akurat dan berkelanjutan.

Koordinator PKH Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menambahkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 380 ribu penerima manfaat PKH di Lampung yang didampingi oleh 1.549 petugas di 229 kecamatan. Ia memastikan bahwa proses pemutakhiran data terus dilakukan untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan.

Ia juga melaporkan bahwa proses verifikasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nonaktif telah mencapai lebih dari 71 persen dari total 145 ribu keluarga, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas data sosial.

Ke depan, Pemprov Lampung bersama BPS dan berbagai pemangku kepentingan akan terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan. Pemutakhiran data secara berkala setiap triwulan diharapkan mampu menjaga akurasi sasaran program.

Dengan pendekatan berbasis data yang semakin terintegrasi, pemerintah optimistis program pembangunan akan lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pembangunan yang inklusif di Lampung.(kmf)