Terima Kunker Komisi VI DPR RI, Gubernur Lampung Tekankan Pemerataan Ekonomi Berbasis Digital

KATALAMPUNG.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antara kawasan perkotaan dan perdesaan melalui penguatan ekosistem digital. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat menyambut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Sabtu (11/04/2026).

Terima Kunker Komisi VI DPR RI, Gubernur Lampung Tekankan Pemerataan Ekonomi Berbasis Digital


Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan kondisi demografis Lampung sebagai provinsi dengan populasi terbesar kedua di Pulau Sumatra. Meski memiliki potensi ekonomi daerah yang melimpah, ketimpangan perputaran uang masih menjadi tantangan utama karena sebanyak 70 persen aktivitas ekonomi masih terpusat di kawasan perkotaan.

Penciptaan Pusat Ekonomi Desa dan Aksesibilitas Digital

Guna memangkas ketimpangan tersebut, Pemprov Lampung memfokuskan strategi pada pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa serta perluasan konektivitas digital. Langkah ini ditujukan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi ribuan komoditas lokal dan UMKM masyarakat desa tanpa terhambat kendala rantai distribusi fisik.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, Komisi VI DPR RI bersama jajaran BUMN sektor telekomunikasi dan perbankan menyatakan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur digital di Lampung. Dukungan difokuskan pada penyediaan platform digital bagi sektor publik dan pelaku usaha lokal guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Sinergi Lintas Sektor Pengendali Inflasi Daerah

Percepatan transformasi digital yang didukung oleh intervensi kebijakan pemerintah pusat terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan daya beli petani dan masyarakat daerah. Indikator keberhasilan tersebut tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mencatatkan angka positif sebesar 5,90 persen secara tahunan (year-on-year).

Melalui sinergi yang makin erat antara Pemprov Lampung, Komisi VI DPR RI, Bank Indonesia, dan BUMN, penguatan ekosistem digital diharapkan dapat berjalan beriringan dengan stabilitas harga bahan pokok. Kolaborasi ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian dan pemerataan ekonomi kerakyatan di seluruh wilayah Lampung.(KMF)

Diberdayakan oleh Blogger.