Terima Kunker Komisi VI DPR RI, Gubernur Lampung Tekankan Pemerataan Ekonomi Berbasis Digital
KATALAMPUNG.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antara kawasan perkotaan dan perdesaan melalui penguatan ekosistem digital. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat menyambut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Sabtu (11/04/2026).
Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur memaparkan kondisi demografis Lampung sebagai provinsi dengan populasi
terbesar kedua di Pulau Sumatra. Meski memiliki potensi ekonomi daerah yang
melimpah, ketimpangan perputaran uang masih menjadi tantangan utama karena
sebanyak 70 persen aktivitas ekonomi masih terpusat di kawasan perkotaan.
Penciptaan Pusat Ekonomi
Desa dan Aksesibilitas Digital
Guna memangkas ketimpangan
tersebut, Pemprov Lampung memfokuskan strategi pada pembentukan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa serta perluasan konektivitas digital.
Langkah ini ditujukan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi ribuan
komoditas lokal dan UMKM masyarakat desa tanpa terhambat kendala rantai
distribusi fisik.
Sejalan dengan kebijakan
pemerintah daerah, Komisi VI DPR RI bersama jajaran BUMN sektor telekomunikasi
dan perbankan menyatakan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur digital di
Lampung. Dukungan difokuskan pada penyediaan platform digital bagi sektor
publik dan pelaku usaha lokal guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang
inklusif.
Sinergi Lintas Sektor
Pengendali Inflasi Daerah
Percepatan transformasi
digital yang didukung oleh intervensi kebijakan pemerintah pusat terbukti
memberikan dampak positif bagi peningkatan daya beli petani dan masyarakat
daerah. Indikator keberhasilan tersebut tercermin dari capaian pertumbuhan
ekonomi Provinsi Lampung yang mencatatkan angka positif sebesar 5,90 persen
secara tahunan (year-on-year).
Melalui sinergi yang makin erat antara Pemprov Lampung, Komisi VI DPR RI, Bank Indonesia, dan BUMN, penguatan ekosistem digital diharapkan dapat berjalan beriringan dengan stabilitas harga bahan pokok. Kolaborasi ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian dan pemerataan ekonomi kerakyatan di seluruh wilayah Lampung.(KMF)
