Evidance (Bukti) Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap Institusi di Indonesia (Bagian 2 Dari 3 Tulisan)

Tulisan ini adalah kelanjutan dari tulisan sebelumnya: Ingin Negara Bersih? Maka Perkuat KPK (Bagian 1 Dari 3 Tulisan). Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi dapat dilihat pada data, Global Competitiveness Report 2015 -2016, memperlihatkan bahwa korupsi masih menjadi masalah dalam aktivitas bisnis di Indonesia menempati skor 11.7 point diatas masalah lainnya. Seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar: The most problematic factors for doing business

Sumber: Global Competitiveness Index 2015 -2016

Selain itu, dapat dilihat pada gambar, kebutuhan dasar perbaikan institusi masih sangat penting menempati rangking 94 dari 140 negara dengan skala 1 -140 (dari yang terbaik hingga terburuk). Hal ini membuktikan bahwa kualitas institusi di Indonesia masih sangat perlu diperbaiki dan KPK merupakan trigger dalam melakukan perbaikan institusi seperti pada data dibawah ini.

Gambar: Skor kebutuhan dasar (Basic Requirements)

Sumber: Global Competitiveness Index 2015 -2016

Tentu dua gambar diatas memperlihatkan kepercayaa publik (trus society) atau budaya partisipatif masyarakat masih cukup rendah sehingga menyebabkan buruknya kulaitas institusi dan tingginya korupsi. Hal ini mempertegas bahwa masih diperlukannya lembaga superbody (KPK) untuk mendorong partisipasi publik. Data diatas memperlihatkan bahwa demokrasi bersih serta merta merupakan wacana misleading (kesesatan) dalam upaya mendorong opini publik dalam rangka mendukung sikap permisif (penerimaan) terhadap tindak korupsi.

Selain itu, berdarkan data ACBS (Anti Corruption Behavioral Survey) yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) di 170 kota melibatkan 10.000 rumah tangga memerlihatkan bahwa adanya penerimaan kolusi dan korupsi yang besar terhadap proses penerimaan pelayan publik. Pertanyaan survey yang diajukan adalah: Jika terdapat jaminan tawaran diterima oleh saudara atau kawan untuk menjadi pegawai pemerintah atau pribadi, serta Apakah anda menerima uang jika ada yang memberi untuk memperlancar pengurusan administratsi keluarga (kartu keluarga dan kartu identitas) seperi gambar dibawah ini:

Gambar: Kolusi Penerimaan Menjadi Pegawai

Sumber: BPS ACBS 2015

Gambar: Korupsi pengurusan admnistrasi identitas pribadi atau keluarga

Sumber: BPS ACBS 2015

Berdasarkan data diatas memerperlihatkan bahwa adanya tingkat penerimaan yang besar atas kolusi dan suap sejak tahun 2014-2015. Hal ini memerlihatkan buruknya kualitas institusi dan rendahnya kepercayaan publik (public trust).

Bersambung:
Perlu Penguatan KPK dan Evaluasi Sistem Indikator Keberhasilan Lembaga (Bagian 3 Dari 3 Tulisan, Habis)