Kelompok Diskusi Sosmed Soroti Janji Politik Bacagub Lampung 2018

BANDARLAMPUNG, katalampung.com - Situasi politik Provinsi Lampung yang mulai menghangat telah menarik kelompok diskusi sosil media (sosmed) Lampung mengadakan diskusi terkait komitmen Bacagub Lampung. Diskusi ini berlangsung di Wood Caffe, Bandarlampung, (Kamis, 12/10/2017) dengan mengangkat tema "Membedah Janji dan Komitmen Bacagub Lampung". 



Hadir sebagai pembicara, Herman HN, Yusuf Yazid, Arinal Junaidi (diwakili Heri Wardoyo), Irjenpol Ike Edwin dan Samsul Arifin sebagai moderator. Sedangkan pembicara lainnya berhalangan untuk hadir. Acara ini juga dihadiri oleh Aburahman Sarbini (Mance), sejumlah aktivis gerakan,  wartawan dan LSM. 

Pada diskusi tersebut, Herman HN mengatakan dirinya menginginkan Provinsi Lampung jadi lebih baik lagi. "Saya ingin rakyat lebih sejahtera dan saya juga ingin semua masyarakat di lampung bisa berobat gratis. Saya akan memprioritaskan pendidikan, pertanian dan infrastruktur dalam membangun Lampung" kata Walikota Bandarlampung ini.

Sedangkan Heri Wardoyo yang mewakili Arinal Junaidi mengatakan, dirinya memahami apa yang menjadi janji dan komitmen Arinal. "Secara umum ada program ekonomi. Pertama, pembukaan lapangan kerja baru. Kedua, percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Ketiga, jaminan keamanan. Keempat, penyediaan listrik untuk desa. Kelima, peningkatan layanan kesehatan. Keenam, peningkatan kualitas pendidikan. Ketujuh, pemberdayaan ibu rumah tangga. Kedelapan, kemudahan layanan pemerintah," kata Heri ketika membacakan janji dan komitmen arinal.

Sementara itu, Irjenpol Ike Edwin menyoroti masalah keamanan dan narkoba. "Di zaman saya lampung ini angka konflik sosial dan peringkat kasus narkoba turun" kata Staf Ahli Polri Bidang Politik tersebut. Selain itu ia juga membacakan naskah pidato yang intinya bahwa janji politik bukan sebuah komitemen antar manusia saja tetapi juga dengan Allah SWT.

Terakhir,  Yusuf Yazid dalam pandangan kritisnya menyatakan, yang paling banyak dosa dalam kontestasi politik adalah wartawan jika apa yang jadi janji politik gubernur terpilih tidak di tuntut untuk dilaksanakan. Karena yang menyebarluaskan janji politiknya sebagian besar adalah wartawan.

"Gubernur itu bukan coba-coba, maka kita harus audit latar belakangnya.  Kalau dia belum pernah jadi kepala daerah kemudian dia berjanji itu lebih banyak mimpinya di banding janjinya," terang mantan jurnalis ini.(gsi)
Diberdayakan oleh Blogger.