Wagub Bachtiar Basri Dorong Seluruh Pemda Raih Opini WTP
“Untuk itu saya berpesan kepada seluruh Bupati dan Wali
Kota agar SPIP dan APIP terus diperkuat. Ini sangat diperlukan bagi
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bahkan Presiden Jokowi menaruh
perhatian yang besar pada hal ini," kata Bachtiar Basri saat memberi
sambutan pada penandatanganan perpanjangan MoU antara Badan Pengawasaan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pemda se-Provinsi Lampung, di Kantor
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Selasa (3/10).
Menurut Bachtiar sistem pengendalian internal yang
memadai membuat seluruh kabupaten/kota mampu memperoleh Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). “Mendapatkan opini WTP bukan pekerjaan mudah namun tidaklah
pula sulit. Untuk itu kepada daerah yang belum memperoleh WTP, hendaknya terus
memperbaiki kinerja keuangannya, menguasai sistem keuangan, admistrasi keuangan
dan tata kelola keuangan serta menguasai manajemen asset sehingga WTP dapat
diperoleh,” kata Bachtiar.
Dalam pengelolaan keuangan desa, dari 2400 lebih desa
yang ada di Lampung, sebanyak 1048 desa melaksanakan implementasi penuh
aplikasi Sistem Keuangan Daerah
(Siskeudes). “Ke depan kita berharap, seluruh desa dapat mengikuti semua
tahapan Siskeudes sehingga target penerapan penuh aplikasi Siskudeus dapat
tercapai 100 persen pada akhir Desember 2017,“ kata Wagub.
Dorongan meraih WTP juga disampaikan Kepala BPKP
Provinsi Lampung Sally Salamah. BPKP Lampung juga tengah mendorong agar Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai B, penerapan SPIP menjadi level 3, dan
mendorong kepala daerah meningkatkan kapabilitas APIP . “Saat ini, baru Pemprov
Lampung yang SAKIP-nya nilai B, pemda lain masih memperoleh nilai C dn CC. Kami
mendorong agar seluruh pemda se-Lampung memperoleh nilai B.”
Lebih lanjut dia mengatakan, penandatangan perpajangan
Mou itu agar koordinasi dan kolaborasi antara BPKP dan pemda dapat terus
bersinergi. Terutama dalam penerapan SPIP, pengelolaan keuangan dan asset
daerah, pengembangan teknologi, pengembangan kapasitas APIP, tata kelola BLUD,
dan pengelolaan keuangan desa.(rls)