Pemprov Lampung Peroleh Anugerah Pandu Negeri 2017
JAKARTA, Indonesian Institute for Public Governance
(IIPG) memberikan Anugerah Pandu Negeri 2017 kepada Pemerintah Provinsi Lampung
untuk kategori Kinerja dan Tata Kelola yang Baik di Graha CIMB Niaga, Jakarta,
Jumat (10/11/2017) malam. IIPG merupakan lembaga yang berupaya melakukan
pembaharuan dan mendukung tranformasi tata kelola berkelanjutan sektor publik
Indonesia.
Anugerah Pandu Negeri diberikan
kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terbaik serta pemimpin inovatif
yang berhasil melakukan terobosan peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui
reformasi tata kelola. Penghargaan disampaikan mantan Wakil Presiden Boediono
selaku Ketua Dewan Penasehat IIPG dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili Kepala Badan Litbang
Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan.
Dari 34 provinsi, tahun
ini IIPG memilih enam provinsi peraih IIPG kategori Kinerja dan Tata Kelola
yang Baik yakni Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Metodologi penilaian meliputi
pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, inovasi, tata kelola pemerintahan,
tata kelola keuangan, dan anti korupsi.
"Alhamdulillah,
anugerah ini berkat dukungan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan
kabupaten/kota. Semoga bisa jadi penyemangat untuk terus bekerja, karena tak
mudah mendapat pengakuan ini," kata Gubernur Ridho Ficardo.
Dewan juri Anugerah Pandu
Negeri antara lain mantan Menteri ESDM Kuntoro Mangkusubroto dan mantan Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, Djisman S.
Simanjuntak, Sidharta, Harkristuti Harkrisnowo, dan mantan anggota KPK Chandra
M. Hamzah. Selain menilai 34 Provinsi, IIPG juga menilai 416 kabupaten dan 99
kota. Juri kemudian memilih 50 pemerintah daerah yang dinominasikan mendapatkan
Anugerah Pandu Negeri 2017.
Penghargaan itu menurut
Boediono merupakan upaya IIPG memilih pemerintah daerah dan kepala daerah
dengan kinerja dan tata kelola yang baik. “Kita berharap, pemberian penghargaan
ini makin mendorong pemerintah daerah dan kepala daerah untuk lebih bersamangat
meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan,” kata Boediono
Wakil Presiden RI periode
2009-2014 ini menambahkan, melalui Anugerah Pandu Negeri ini, IIPG berharap
pemimpin daerah yang memiliki kinerja dan tata kelola baik terus meningkatkan
kinerja karena memiliki prospek menjadi calon pemimpin tingkat nasional.
Sehingga lebih memperkaya sumber calon pemimpin untuk regerenasi kepemimpinan
nasional, khususnya dari pemimpin daerah berprestasi.
"Semoga mereka yang
menerima Anugerah Pandu Negeri ini bisa menjadi contoh bagi daerah dan pemimpin
daerah lain. Terutama dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan dalam menjaga
tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah. Sebagaimana kita harus mampu
berdiri tegak menjadi 'Pandu Ibu Pertiwi' atau teladan dalam membangun daerah
yang dipimpin," ujar Boediono.
Sedangkan Mendagri Tjahjo
Kumolo berharap, penghargaan ini makin mendorong pemerintah daerah dan kepala
daerah seluruh Indonesia lebih bersemangat meningkatkan kinerja dan tata kelola
pemerintahan. "Ini ide dan momen yang bagus karena bisa merangsang bagi
yang telah dan belum mendapatkan penghargaan. Semoga mampu merangsang daerah
dan kepala daerah untuk berkembang dan lebih baik lagi," ujar Tjahjo.
Sementara itu, Ketua Umum
IIPG Sigit Pramono menyebutkan, ada dua aspek yang menjadi penilaian IIPG dalam
memberikan penghargaan. Pertama, performance
(pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, dan breaktrough result. Kemudian, governance
(tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, dan antikorupsi).(H-Prov)