Perlunya Sinkronisasi antara Birokrasi dan Pendamping Desa

BANDARLAMPUNG, katalampung.com -  Pelaksanaan Program Dana Desa sudah berjalan selama tiga tahun. Namun sampai saat ini masih kita temui beberapa permasalahan, sehingga pemanfaatan Dana Desa belum maksimal sebagaimana harapan Pemerintah Pusat. Seperti, belum optimalnya sinkronisasi antara tugas-tugas birokrasi dengan Pendamping Desa. Hal ini dapat dilihat masih adanya desa yang menolak keberadaan pendamping.

Hal tersebut disampaikan oleh Yuda Setiawan, selaku Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung, pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2017, di Hotel Horison, Bandarlampung, Senin (13/11).

Acara yang akan berlangsung sampai 15 November 2017 mendatang itu dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Dinas PMD se-Provinsi Lampung, Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping P3MD, serta para Camat se-Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Yuda mengatakan peran Pendamping Desa diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang ada. “Banyak yang sudah ideal dalam melaksanakan tugas, namun belum efektif dalam dalam mengemban tugas pendampingan,” terang Yuda.

“Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya meminta kepada seluruh birokrasi untuk dapat memanfaatkan keberadaan pendamping secara maksimal. Sehingga kita harapkan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dana desa kedepan dapat diminimalisir,” tegas Yuda

Lebih lanjut, Yuda juga menyinggung Program Inovasi Desa yang dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang diorientasikan untuk pencapaian target Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM).

“Salah satu strategi yang dikembangkan dalam Program Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa adalah memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif. Sebagai bentuk dukungan kepada desa-desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan dana desa sebagai investasi yang mendorong peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Yuda, yang kemudian dilanjutkan dengan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2017.

Dilaporkan Oleh: Guntur Siswanto