Pemprov Lampung Bangun Sinergi Dengan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi dan Jadi Percontohan KPK

JAKARTA, katalampung.com – Gubernur Rihdo Ficardo menjelaskan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung saat ini telah berkoordinasi dengan komite advokasi daerah anti korupsi dan menjadi percontohan oleh KPK dan berbagai stakeholder asosiasi pengusaha.

"Tujuannya adalah mencari sinergi dimana pergerakan ekonomi menggerakan konsumsi daerah, tentunya akan menggerakkan PAD dan memperluas lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan," ucap Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat menjadi pembicara pada kegiatan Internasional Business Integrity Conference (IBIC) 2017, di ruang Binakarna, Wisma Bidakara Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017) siang.

Baca Juga: Ketua Umum Kadin Lampung M. Kadafi Jadi Pembicara Anti Korupsi Internasional di KPK

Salah satu alasan terpilihnya Gubernur termuda di Indonesia ini menjadi pembicara di acara tersebut adalah peningkatan daya saing dan pembangunan di Provinsi Lampung yang meningkat secara pesat. Seperti kita ketahui, daya saing Provinsi Lampung meningkat dari peringkat 25 Nasional pada tahun 2015 menjadi peringkat 11 Nasional pada akhir tahun 2017.

Dalam kurun waktu 3 tahun, Gubernur Ridho telah mendongkrak Provinsi Lampung setahap demi setahap kearah yang lebih baik. Diantaranya adalah dengan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga meningkatkan roda perekonomian. Mulai dari pertanian, pangan, pariwisata, hingga iklim investasi yang kondusif.

Gubernur Ridho menjelaskan, semua pembangunan di Provinsi Lampung juga ditujukan untuk menarik minat para investor, salah satunya adalah dengan mempermudah perizinan usaha.

"Meskipun perizinan dipermudah tapi kita harus tetap memperhatikan azaz manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Misalnya izin pertambangan, pemerintah daerah akan sangat memperhatikan, tentunya kita ingin hal tersebut memiliki azaz manfaat yang maksimal untuk perkembangan pergerakan ekonomi daerah. Jangan sampai nanti hasilnya malah dibawa keluar lampung." Paparnya. 

Kegiatan Internasional Business Integrity Conference juga melibatkan lembaga dan kementerian serta institusi bilateral dan multilateral beserta asosiasi dan pelaku usaha. Selain Lampung turut hadir pula Gubernur Jawa Timur, Duta Besar Denmark, Royale Canadian Police Anti Corruption, dan Kadin Lampung.

Kegiatan yang mengusung tema "kerjasama pemerintah dan pelaku usaha di daerah dalam pencegahan korupsi di sektor bisnis" tersebut digelar oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017. Melalui kegiatan tersebut, KPK berharap pemerintah daerah dapat mewujudkan iklim berusaha yang baik.