Gubernur Ridho: Pemprov Siap Bersinergi Dengan Kementrian Kominfo Perangi Hoax

BANDAR LAMPUNG, katalampung.com - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan era digital dewasa ini. Salah satunya memerangi Hoak, penyebaran adu domba dan berbagai pengaruh buruk yang ditimbulkan era digital dewasa ini.

Pesan Gubernur itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di era Digital, di Novotel Bandar Lampung, Senin (5/2/2018), yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Juru Bicara Presiden Johan Budi.

"Tantangan yang timbul sebagai akibat dari perubahan zaman saat ini sangat kompleks. Masyarakat menjadi semakin cerdas dan kritis. Untuk itu, perlu pelaksanaan komunikasi publik yang optimal dan kuat. Ini bisa terjadi jika didukung dengan sinergi. Sinergi komunikasi pemerintah penting dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dapat dibagi dan disebarkan, sehingga akan membuat komunikasi pemerintah bisa memiliki dampak kepada masyarakat," ujar Hery.

Dalam penyebaran berita-berita Hoax misalnya, kata Hery, sangat meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu, Hery mengimbau diperlukannya peran aktif Pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk bisa meng-counter dengan memberikan informasi yang benar dan positif terhadap masyarakat.

"Sebagai Badan Publik ini merupakan tugas dan kewajiban kita bersama dalam memberikan berita yang benar dalam waktu yang secepatnya," kata Hery.

Apalagi, pada tahun 2018 yang merupakan tahun politik, tidak hanya di Indonesia, Provinsi Lampung juga akan menyelenggarakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus dan Lampung Utara.

"Dalam menghadapi situasi Kamtibmas menjelang pelaksanaan pemilukada di Provinsi Lampung tahun 2018, tentunya situasi kamtibmas akan meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, terutama kenaikan suhu poIitik dikarenakan masing-masing Calon Bupati akan berusaha semaksimal mungkin melalui gerakan manuver politiknya yang dilaksanakan oleh para tim sukses masing-masing untuk menjadi pemenang," kata Hery.

"Yang harus kita waspadai adalah konten-konten yang mengandung Provokasi, SARA dan tindakan hukum lainnya yang tersebar melalui media sosial," tambah Hery.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam era digital saat ini.

"Termasuk bagaimana mengkomunikasikan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh Pemerintah daerah serta menangani isu-isu yang terjadi saat ini. Ini harus diantisipasi," ujar Menteri Rudiantara.

Rudiantara mengatakan sampai akhir Desember 2016, ada sekitar 132 juta orang Indonesia yang mengakses internet. "Pada perkiraan akhir 2017 sekitar 140 sampai 150 Juta penggunaan akses internet dan kebanyak pada usia 10 sampai 24 Tahun," kata Rudiantara.

Dalam menghadapi Pilkada 2018 ini, lanjut Rudiantara, pihaknya terus mengantisipasi banyaknya hoax, ataupun penyebaran adu domba dan lain sebagainya. "Kami sudah bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganannya.

Selain itu, Kominfo juga telah melibatkan semua platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, BBM, dan Google. “Pekan lalu, kami sudah melakukan penandatanganan dan deklarasi bersama. Nanti akun yang dianggap melanggar proses pilkada, akan dimatikan oleh Bawaslu. Karena Bawaslu yang berwenang," ujar Rudiantara.

Rudiantara menyampaikan pengguna internet mayoritas smartphone. Dia menekankan perlunya registrasi nomor telepon pada simcard agar dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kriminalitas.

"Registrasi tersebut penting karena bila ada yang menghubungi dalam penipuan ataupun dapat mengganggu dan membuat tidak nyaman semakin lama akan hilang," kata Rudiantara.

Pada bagian lain, Juru Bicara Presiden, Johan Budi menyampaikan Humas harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Media dapat menyebarkan informasi dengan cepat namun dengan konten yang jelas, akurat dan terpercaya.

Johan mengatakan peran humas harus selalu dapat diakses 24 jam dan harus berdasarkan data yang benar dan akurat. "Tantangan yang akan dihadapi kehumasan di era digital yakni hoax, fake news, haters, dan sebagainya. Ini akan selalu ada. Pemberitaan negatif tidak bisa dihilangkan namun bisa dikelola, dan diperlukan strategi komprehensif kehumasan," ujar Johan.(H-Prov)