Jumlah Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Lampung Tengah Mengkhawatirkan

BANDARLAMPUNG, katalampung.com - Persoalan Stunting (Gizi Buruk) menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat Lampung Tengah yang berada dibawah garis kemiskinan. 

Gambar: Ilustrasi. Sumber: Dakta

 

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Dari data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), tahun 2016 yang dirilis pada 2017, jumlah penderita stunting di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 59.838 jiwa.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah penderita stunting/anak tidak tumbuh dengan normal, atau gizi buruk, ialah ekonomi.

Banyaknya warga daerah tersebut yang memiliki tingkat perekonomian rendah, menyebabkan ketidakmampuan orang tua untuk mencukupi kebutuhan pangan dan kurangnya asupan gizi ibu hamil dan anak balita di keluarganya.

Data Kemenko PMK RI menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 165.670 jiwa.

Pengamat Ekonomi Universitas Bandar Lampung (UBL), Syahrir Daud mengatakan, ekonomi adalah lingkaran setan. Semua permasalahan seperti stunting, gizi buruk, pendidikan rendah, angka kejahatan meningkat, semua dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi warga, atau masih banyak penduduk yang hidupnya masih berada dibawah garis kemiskinan

"Urusan perut rakyat harus dipikirkan, pemerintah harus memikirkan bagaimana bisa sustainable mengangkat kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Terkait adanya warga yang menderita stunting, pemerintah harus memberikan perhatian khusus.

Selanjutnya, jika kemiskinan penduduk tidak segera ditanggulangi, maka otomatis akan terjadi multiplier effect akibat gizi buruk itu, pertama ialah menurunnya kualitas sumber daya manusia, akan membengaruhi fisik, mental, rendahnya pendidikan akan berdampak pada kebodohan warga yang berada di lingkaran garis kemiskinan. 

Pemerintah harus mencari solusinya, bagaimana membantu untuk mengangkat ekonomi warganya, melalui ekonomi mikro, ekonomi kerakyatan, dan memberikan banyak lapangan pekerjaan, maupun sumber ekonomi lainnya.

Jangan memberikan bantuan-bantuan yang sementara saja, ini tak akan menyelesaikan masalah, harus berkelanjutan. 

Pemerintah yang mempunyai porsi kebijakan harus mengatasinya, ini bukan hal yang mudah. Jika dibiarkan terus menerus, maka jumlah penduduk miskin akan semakin meningkat. Pihak terkait harus turun tangan.(***)