Ini Solusi Integeratif Perberasan Nasional Menurut Prof Bustanul Arifin

JAKARTA, KATALAMPUNG.COM - Pada Pidato Peradaban “Perberasan Nasional: Upaya Mencari Solusi Integeratif” Prof Bustanul Arifin menyampaikan empat pesan yang perlu menjadi perhatian bagi kemajuan pertanian Indonesia khususnya di sektor perberasan.

Prof. Bustanul Arifin pada acara Formath Symposium 2018--Forest Resources and Mathematical Modeling di Universitas Kyushu, Ito Campus, Fukuoka-Jepang

“Pertama, solusi integeratif tersebut perlu dipecahkan melalui langkah-langkah integerasi dengan pembangunan ekonomi, yaitu fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di perdesaan. Dari total 27,7 juta (10,64 persen) penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 62,2 persen di perdesaan dan 37,8 persen di perkotaan,” ujar Prof Bustanul pada acara Peradaban Perberasan Nasional di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.

Baca Juga: Kaum Muda Pedesaan Lebih Suka Jadi Tim Sukses Pilkada Dibanding Jadi Buruh Tani

Menurut Ekonom Senior di INDEF ini, pangsa pasar pengeluaran terhadap pangan masih amat besar, yakni 65 persen, maka penurunan inflasi yang disebabkan oleh volatilitas harga pangan masih tetap relevan dilakukan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Peningkatan pendapatan petani tidak identik dengan peningkatan produksi pangan saja, kebijakan perberasan perlu disempurnakan dengan perbaikan sisi permintaan pangan.

“Intinya adalah pendapatan petani yang lebih tinggi dapat mengurangi kemiskinan di perdesaan. Harga pangan yang lebih rendah dapat mengurangi inflasi, sehingga kemiskinan di perkotaan dan perdesaan akan menurun. Kombinasi strategi peningkatan produksi dan penyerapan (permintaan) produk pangan, seharusnya mampu mengatasi kemiskinan dan mendorong stabilisasi harga pangan,” jelas Guru Besar Universitas Lampung ini.

Kedua, Kombinasi itu, kata Bustanul, masih perlu dijabarkan menjadi kebijakan perberasan dari sisi suplai atau peningkatan produksi pangan melalui perbaikan manajemen usahatani, sistem insentif baru berbasis inovasi dan teknologi baru, benih unggul, teknik budidaya dan penangan panen-pasca panen. Selain itu, perlu pembangunan infrastruktur perdesaan untuk mendukung rantai nilai beras dan pangan lain.

Selanjutnya, pengembangan teknologi informasi untuk memotong rantai dan marjin biaya tataniaga, petani dapat menerima harga lebih tinggi, konsumen membayar harga relatif lebih rendah serta dukungan alokasi anggaran penelitian dan pengembangan (R&D) pertanian. Juga terus melakukan  follow up kebijakan promotif untuk pengembangan bioteknologi.

Sedangkan dari sisi demand, kebijakan perberasan yang harus dilakukan adalah pengembangan agregator bisnis untuk melakukan pembelian langsung dari petani dengan memanfaatkan e-commerce; pendalaman industri atau proses hilirisasi dan pengolahan beras dan pangan lain; pemanfaatan produk sampingan penggilingan beras seperti dedak, bekatul dan olahan lain untuk beras; dan pemanfaatan potensi dan kearifan lokal, pengembangan industri kuliner dan peningkatan gizi masyarakat, pengembangan kewirausahaan usaha kecil menengah dan koperasi (UMKM) perdesaan.

“Ketiga, khusus tentang diversifikasi pengganti sumber karbohidrat dari beras, pengembangan pangan lokal sesuai kearifan masyarakat, seperti pemberian insentif bagi ivestasi baru yang berabasis penguasaan teknologi tepat guna,” paparnya.

Dalam konteks yang lebih spesifik, menurutnya, strategi diversifikasi pangan dirumuskan untuk mencapai tingkat keseimbangan gizi, yang akan menghasilkan dampak jangka menengah dan panjang yang lebih produktif.

Sistem-sistem disinsentif pangan impor perlu dirumuskan secara terukur untuk memberikan insentif pengembangan pangan lokal di daerah. Misalnya, akan sulit berharap tepung mocaf (modified cassava flour) dapat berkembang pesat dan menjadi andalan pengembangn pangan lokal jika pelaku usaha masih dibebani pajak tambahan nilai (PPN) 10 persen, sementara impor gandum tidak dikenai pajak impor.

Baca Juga: Terungkap, Berikut Fenomena Perberasan Indonesia Yang Mengkhawatirkan

“Keempat, perbaikan strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) gizi, terutama bagi kaum wanita dan ibu muda pada golongan menengah ke bawah. Disinilah bawha integerasi pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan gizi masyarakat, mulai dari pangan pekarangan, pos pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu), pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) akan saling bahu membahu mampu berkontribusi pada pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang lebih menyeluruh,” tutup Prof Bustanul Arifin.

Editor: Guntur Subing