Sekolah Kejuruan Pertanian dan Perkebunan, Tumbuhkan Tunas Generasi Muda Cerdas di Pedesaan
Hari
itu, Minggu siang (2/3/2018), Ridho menghentikan laju kendaraannya dan turun ke
lokasi sekolah. Tentu saja, kehadiran Ridho mengejutkan masyarakat sekitar.
Mereka tampak senang dengan kehadiran pemimpin muda yang tak diragukan
komitmennya membangun pendidikan di Provinsi Lampung ini.
Sekolah
ini memang benar-benar tumbuh. SMK yang dibangun dengan menelan dana sebesar
Rp3 miliar ini suasananya tampak hidup. Meski baru selesai pembangunannya pada
bulan Desember 2017 dan diresmikan pada Februari 2018, telah berhasil
mendapatkan 140 siswa. Jumlah ini diperkirakan ke depan akan bertambah karena
memang menjadi harapan bagi masyarakat daerah itu.
Di
sekolah ini dari 46 gurunya, hanya satu yang PNS, sisanya guru honor semua.
Terlintas dalam ingatan akan adanya program insentif yang pernah diberikan
Ridho bulan Februari 2018 lalu. Insentif yang semula dianggap sebagai "tambahan" ternyata menjadi hal yang
begitu berharga bagi para guru honor.
"Disini
yang PNS cuma satu, yang lainnya ada 45 orang itu honor semua. Jadi kami sangat
berterimakasih dengan adanya program insentif untuk guru honor dan tenaga Tata
Usaha yang selama ini di berikan oleh Pak Ridho," ujar seorang guru honor.
Berapa
sebetulnya insentf guru honor itu? Informasi yang pernah dimuat di media masa
adalah untuk pengawas Rp 1.200.000/bulan, staf
tata usaha Rp 500.000/bulan dan guru honor Rp 200.000/bulan. Memang bagi
masyarakat perkotaan nilai honor tersebut tidaklah besar. Namun bagi masyarakat
Sekampung jumlah itu sangat disyukuri.
Mata
Ridho tampak berkaca-kaca memahami kondisi itu. Tapi, pembenahan pendidikan di
Lampung memang membutuhkan proses. Perhatiannya tak saja untuk para guru tetapi
juga siswa. Diakuinya, di pedesaan banyak siswa yang memiliki kemampuan dan
kecerdasan tak mampu melanjutkan sekolah lantaran faktor ekonomi.
Hal
ini menjadi perhatiannya. Ini pula yang melatarbelakangi Ridho berani
menerapkan BOSDa atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Seperti diketahui,
Bantuan Operasional Sekolah itu ada dua macam, ada yang dari pusat dan ada yang
dari daerah.
Muhammad
Ridho Ficardo dinilai memiliki keberanian menerapkan BOSDa melalui anggaran
APBD. Padahal, jika hanya mengikuti aturan cukup dengan BOS dari Pusat. Tapi,
disinilah kepedulian Ridho.
"Pemerataan
akses pendidikan harus diimbangi dengan pemerataan pendidikan yang berkualitas.
Sebenarnya itulah target utama dari program Bosda. Saat ini baru berjalan di
enam kabupaten, namun ke depan harapan saya dapat mencakup seluruh 15
kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Termasuk kabupaten Lampung Timur,"
papar Ridho di depan masyarakat.
Komitmen
Ridho di bidang pendidikan ditunjukkannya dengan alokasi anggaran yang besar.
Pada tahun 2017 Pemprov telah menggelontorkan dana sebesar Rp90 miliar lebih
dari APBD 2017, sedangkan pada Semester I tahun 2018, dana yang dianggarkan
adalah sebesar Rp22,9 miliar. Ini demi pemerataan agar masyarakat tak mampu
mendapatkan pemerataan pendidikan.
Ridho
menggunakan kehadirannya di Sekampung untuk memahami lebih banyak kondisi
masyarakat. Dia berdialog. Salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat
adalah rusaknya jalan desa menuju sekolah. Menanggapi itu, Ridho menyatakan
jalan desa adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Namun jika
memang Lamtim tidak sanggup memperbaiki maka dapat diambil alih Provinsi.
"Saat
ini Pemprov memiliki program jalan usaha tani, yakni pembangunan infrastruktur
untuk mendorong peningkatan ekonomi bagi para petani/pekebun. Silahkan diajukan,
nanti insya Allah akan dibantu," pungkas Ridho.
Tak
terasa, matahari perlahan bergeser. Waktu shalat ashar pun memanggil. Ridho
tampak khusuk berdoa di salah satu Masjid di sudut desa. (TIM)
