Hadir di Kampanye Arinal-Nunik, Humanika Akan Laporkan Purwanti Lee ke Bawaslu
Hal
ini untuk mengantisipasi adanya dugaan money
politic pasca kehadiran Vice Presiden PT Sugar Grup Companies (SGC), Lee
Purwanti di acara kampanye pasangan calon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim di
Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Metro beberapa waktu lalu.
“Jika
kemarin hanya ada desakan saja, maka besok (Selasa), kita (Humanika) akan
melaporkan ke Bawaslu dan Gakkumdu. Karena Bawaslu sebagai lembaga yang secara
absolut berwenang menangani dan menilai ada tidaknya pelanggaran pemilihan atas
temuan/laporan sebagaimana UU Pilkada yang ditangani, Bawaslu sebagai
lembaga full body bisa melakukan
pemanggilan,” kata ketua Humanika Lampung, Basuki, Senin (7/5).
Dalam
pelaporan tersebut, pihaknya akan melampirkan beberapa dokumen untuk
memperkuat laporan dugaan Nyonya Lee sapaan akrab Lee Purwanti yang
mendanai kampanye paslon nomor urut tiga tersebut.
Sosok
Arinal Djunaidi yang diketahui sebagai pensiunan Sekdaprov Lampung itu dinilai
tidak akan mampu melakukan kegiatan kampanye yang terbilang paling spektakuler
ketimbang paslon lainnya dengan memanggil beberapa artis dan ustad dari ibukota
seperti Dewi Persi, Via Vallen dan ustadz Solmed.
“Landasan
yang kita lihat dari Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Arinal
hanya sekitar Rp 8 miliar. Kemudian, dari sekian banyak kegiatan itu, munculnya
dugaan bahwa sangat tidak mungkin memakai dana dari kantong Arinal. Tentu saja
kita patut menduga Lee Purwanti (SGC) yang diduga mensponsori dana kampanye
Arinal yg nilai diduga melampaui dana kampanye yang dilaporkan,"
ungkapnya.
Pelaporan
ini juga dilandasi tidak adanya gerakan dari Bawaslu Lampung terkait
menyebarnya video yang berisi membagikan amplop ke beberapa orang dengan
memakai baju kampanye bergambar Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.
“Ini
kan wah banget adanya temuan pembagian uang yang dilakukan oleh orang yang
diduga sebagai relawan dari paslon nomor 3. Selain itu, kabarnya juga
masyarakat yang hadir dalam kegiatan kampanye itu juga mendapat makan siang
berupa nasi kotak. Artinya, peserta kampanye itu dimobilisasi,” tegasnya.
Jika
pelaporan ini tidak tanggapi atau ditindaklanjuti, maka pihaknya akan menggelar
aksi kampanye di depan kantor Bawaslu dan KPU pada Senin (14/5).
“Jika
masih tidak ditanggapi juga, maka kita akan melaporkan ke instansi
diatasnya, seperti DKPP,” jelasnya.
Di
lain sisi, ia mengungkapkan alasan pihaknya fokus di money politic pasca digelarnya kampanye pilgub, sebab hampir 20
tahun reformasi Republik Indonesia mengalami kemunduran karena adanya indikasi money poilitic dari peran serta
koorporasi.
“Siapa
yang diuntungkan dengan adanya pemilihan langsung, ya koorporasi karena adanya
kepentingan. Apalagi catatan beberapa kali SGC kerap kali disorot soal sengketa
lahan dan tahun sebelumnya diiindikasi pengemplangan pajak. Ditambah lagi SGC
dikabarkan tidak masuk dalam tax amnesty di program presiden RI, Joko
Widodo,”tegasnya.(NN)