LSM TEGAR Laporkan Kepala Dinas PMD Lampung Timur ke Kejaksaan Negeri Sukadana

KATALAMPUNG.COM - LSM TEGAR Lampung Timur Adukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Timur Syahrul Syah ke Kejaksaan Negeri Sukadana, Lampung Timur, Senin (21/05). Laporan ini berkenaan dengan kegiatan pelatihan jurnalisme yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa yang ada di Lampung Timur.

Laporan tersebut berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang RI No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Hasil investigasi Anggota LSM-TEGAR (Lembaga Swadaya Masyarakat Tegakkan Amanat Rakyat Kabupaten Lampung Timur) berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017, Lampiran I Permendesa No.19/2017.

Oleh sebab itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Tegakkan Amanat Rakyat (LSM-TEGAR) Kabupaten Lampung Timur meminta tindaklanjut secara hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur dengan memanggil saudara SYAHRUL SYAH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Timur.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 di hotel HORISON Bandar Lampung selama 3 hari dan pelatihan jurnalisme susulan diadakan di balai desa Pasar Sukadana. Menurut laporan LSM TEGAR, kegiatan ini di laksanakan dengan menggunakan dana desa dengan anggaran sebesar Rp. 2.910.000,-/desa  sehingga total dana yang di gunakan dalam pelatihan ini sebesar Rp.2.910.000,-X 264 desa yaitu Rp.764.240.000.

Hasil investigasi LSM TEGAR Lampung Timur berdasarkan keterangan Kepala Desa yang menjadi peserta kegiatan itu, terkesaan adanya upaya untuk menggiring kepala desa yang dilakukan oleh Kepala Dinas PMD Lampung Timur agar seluruh Kepala Desa mengikuti Pelatihan Jurnalisme tersebut.

Mengacu pada aturan penggunaan Dana Desa  tahun 2018 yaitu Lampiran I Peraturan Menteri Desa Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018, Pada Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaaan Masyarakat Desa pelatihan yang bisa dilaksanakan dalam penggunaan dana desa antara lain adalah Pelatihan Kader Kesehatan, Pelatihan Pangan yang sehat dan aman, pelatihan hak-hak anak keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak.

Dengan demikian tidak terdapat pelatihan jurnalisme yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.764.240.000,- yang masuk dalam skala prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018, sehingga patut diduga kegiatan ini dilaksanakan  tanpa ada dasar hukum dan aturan yang jelas.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana A. Syahrir Harahap, SH,MH mengatakan, bahwa terkait adanya laporan yang disampaikan kawan-kawan LSM TEGAR merupakan suatu langkah yang positif dalam bentuk pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Terkait laporan ini, kami dari Kejaksaan akan mempelajari terlebih dahulu permasalahannya. Jika memang nanti ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang diduga dikordinir oleh BPMPD Lampung Timur pada 25 April 2018 di hotel Horison Bandar Lampung tersebut, maka kita akan kita tindaklanjuti," terang Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana.(Jhoni)