PDI Perjuangan: Lampung Terjadi Politik Uang Secara Terstruktur, Sistematis, Masif

PDI Perjuangan: Lampung Terjadi Politik Uang Secara Terstruktur, Sistematis, Masif

KATALAMPUNG.COM - Pilkada di Lampung sangat memrihatinkan. Kekuatan Kapital Menguasai Paslon Tertentu.

"Praktik money politic yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar ditengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa Kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan lampung telah membunuh demokrasi," ujar Idham Samawi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi.

Ia menegaskan bagaimana institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. 

“Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi di bunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain”, kata Idham Samawi dengan tegas.

Hal senada juga disampaikan Endro Suswantoro Yahman anggota DPR RI Dapil Lampung. Menurutnya, praktek politik uang terjadi secara luas. 

Ia mencontohkan praktik money politics di Pekon Kresno mulyo, kec Ambarawa, Kab Pringsewu, desa Cimanuk kec Way lima Kab Pesawaran, peko  Sinar Betung dan  pekon Singosari kec Talang Padang, kab Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi 50 ribu rupiah. 

"Masih banyak lagi money politics dimasyarakat yang tidak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat," ujar Endro.

Melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung, Sekjend DPP PDIPerjuangan, Hasto Kristiyanto menginstrukaikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memroses secara hukum pelanggaran yang terjadi. 

"Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," ujar Hasto Kristiyanto.
loading...
Diberdayakan oleh Blogger.