Minimalisir Penyelengga Tersangkut Masalah, KPU dan Pemkab Pringsewu Tegaskan Tidak Akan Pandang Bulu
KATALAMPUNG.COM -
Bekerjasama dengan Pemkab, KPU Pringsewu targetkan Pileg dan Pilpres 2019
berjalan sukses. Keseriusan ini ditunjukkan kedua belah pihak dengan
menertibkan sejumlah aparat terkait yang bermasalah. Termasuk salah satu
komisionernya, yang tengah menjalani masa skorsing.
Apalagi, pada awal tahun
mendatang KPU bakal merekrut anggota KPPS sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai
bagian dari persiapan logistik dan pengamanan, KPU mengefektifkan dua gudang di
wilayah Tambahrejo dan Gunungkancil.
Ketua KPU Pringsewu
Andreas Andoyo, didampingi anggota komisioner dan Sekretaris Dewanto Dwi Utomo,
S.H menyambangi Pemkab dan diterima langsung Wakil Bupati Fauzi di ruang
kerjanya, Rabu (28/11) siang ini.
Dalam acara bincang santai
ini, Andoyo berharap, Pemkab melalui
Dinas Kesehatan meringankan pembuatan surat keterangan sehat bagi calon anggota
KPPS.
Secara blak-blakan, Ia
juga menyampaikan, salah satu komisioner KPU tengah menjalani skor selama 60
hari. Selain itu, salah satu staf aparatur sipil negara yang bertugas di KPU
tengah menjalani rehabilitasi. Hal ini terkait kasus narkoba, yakni sebagai
pengguna, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi.
Selain itu, mantan Ketua
PWI Kabupaten Pringsewu tersebut juga
mengatakan bahwa hasil rakornas, Mendagri berharap KPU kabupaten/kota
berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam melakukan sosialisasi. Sedangkan
untuk masalah Rumah Pintar KPU, ia sudah mengajukan anggaran melalui dana hibah
di 2019.
Sementara, Wakil Bupati
Pringsewu Fauzi menegaskan siap menerima dengan tangan terbuka kerjasama ini.
Apalagi, ini tidak lepas dari nama baik Kabupaten Pringsewu dalam rangka
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi nasional lima tahunan
ini.
"Terkait adanya ASN
yang berdinas di KPU Pringsewu yang terjerat kasus narkoba, guna mencegah dan
meminimalisir kejadian serupa, ke depan kami berupaya mencoba untuk membuat
semacam fakta integritas tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi aparat
pemerintah daerah," tegasnya.
Fauzi menambahkan,
tawarannya kepada KPU menawarkan untuk memanfaatkan Radio Siaran Pemerintah
Daerah guna bersosialisasi dengan masyarakat. Termasuk nanti saat pembekalan
para kepala pekon baru, juga bisa melibatkan KPU untuk sekaligus bersosialisasi.(nga)