Minimalisir Penyelengga Tersangkut Masalah, KPU dan Pemkab Pringsewu Tegaskan Tidak Akan Pandang Bulu

KATALAMPUNG.COM - Bekerjasama dengan Pemkab, KPU Pringsewu targetkan Pileg dan Pilpres 2019 berjalan sukses. Keseriusan ini ditunjukkan kedua belah pihak dengan menertibkan sejumlah aparat terkait yang bermasalah. Termasuk salah satu komisionernya, yang tengah menjalani masa skorsing.

Apalagi, pada awal tahun mendatang KPU bakal merekrut anggota KPPS sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai bagian dari persiapan logistik dan pengamanan, KPU mengefektifkan dua gudang di wilayah Tambahrejo dan Gunungkancil.

Ketua KPU Pringsewu Andreas Andoyo, didampingi anggota komisioner dan Sekretaris Dewanto Dwi Utomo, S.H menyambangi Pemkab dan diterima langsung Wakil Bupati Fauzi di ruang kerjanya, Rabu (28/11) siang ini.

Dalam acara bincang santai ini, Andoyo berharap, Pemkab  melalui Dinas Kesehatan meringankan pembuatan surat keterangan sehat bagi calon anggota KPPS.

Secara blak-blakan, Ia juga menyampaikan, salah satu komisioner KPU tengah menjalani skor selama 60 hari. Selain itu, salah satu staf aparatur sipil negara yang bertugas di KPU tengah menjalani rehabilitasi. Hal ini terkait kasus narkoba, yakni sebagai pengguna, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi.

Selain itu, mantan Ketua PWI Kabupaten Pringsewu tersebut juga  mengatakan bahwa hasil rakornas, Mendagri berharap KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam melakukan sosialisasi. Sedangkan untuk masalah Rumah Pintar KPU, ia sudah mengajukan anggaran melalui dana hibah di 2019.

Sementara, Wakil Bupati Pringsewu Fauzi menegaskan siap menerima dengan tangan terbuka kerjasama ini. Apalagi, ini tidak lepas dari nama baik Kabupaten Pringsewu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi nasional lima tahunan ini.

"Terkait adanya ASN yang berdinas di KPU Pringsewu yang terjerat kasus narkoba, guna mencegah dan meminimalisir kejadian serupa, ke depan kami berupaya mencoba untuk membuat semacam fakta integritas tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi aparat pemerintah daerah," tegasnya.

Fauzi menambahkan, tawarannya kepada KPU menawarkan untuk memanfaatkan Radio Siaran Pemerintah Daerah guna bersosialisasi dengan masyarakat. Termasuk nanti saat pembekalan para kepala pekon baru, juga bisa melibatkan KPU  untuk sekaligus bersosialisasi.(nga)