Pemkab Pringsewu Rilis Website OPD Terbaik dan Terburuk

KATALAMPUNG.COM – Pemerintah Kabupaten Pringsewu merilis peringkat terbaik website milik organisasi perangkat daerah di lingkungan pemkab setempat. Namun demikian, bukan hanya untuk peringkat terbaik, OPD yang mendapatkan nilai terburuk juga turut dipublikasikan.

Berdasarkan penilaian, untuk OPD terbaik dalam pengelolaan serta keaktifan mempublikasikan kegiatan maupun programnya, masing-masing, terbaik pertama diraih oleh Dinas Sosial, terbaik kedua adalah Dinas Koperindag UMKM, dan terbaik ketiga adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebaliknya, untuk peringkat terburuk, masing-masing adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Pringsewu, serta terburuk ketiga adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk ketiga OPD tersebut, diketahui masing-masing tidak aktif dan bahkan website ketiganya diketahui tidak dikelola sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. menyampaikan apresiasi dan penghargaan sekaligus terima kasih kepada OPD di lingkungan Pemkab Pringsewu yang selama ini aktif mengelola website, dan aktif dalam mempublikasikan berbagai program dan kegiatannya melalui website resmi maupun melalui media sosial.

Sekaligus berharap kepada setiap OPD yang selama ini kurang aktif dan bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mempublikasikan kegiatan maupun program kerjanya melalui website maupun media sosial, untuk dapat aktif dan berbenah diri. “Pemberitaan melalui website maupun media sosial merupakan salah satu cara agar masyarakat atau publik mengetahui bahwa kita (pemerintah daerah, red.) ini betul-betul bekerja. Bagaimana publik akan mengetahui hasil pekerjaan kita jika kita tidak pernah mempublikasikannya,” ujarnya, Rabu (20/2).

Wabup Pringsewu juga mengajak semua jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Keberhasilan sebuah pemerintahan salah satunya adalah ditandai dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah,” tandasnya. (*/Nga)