Nunik Pimpin Rakor Peristiwa Talangsari 1989 dan Upaya Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

KATALAMPUNG.COM - Bertempat di Aula Utama Setdakab Lampung Timur, Chusnunia Chalim alias Nunik memimpin Rapat Koordinasi Terkait Peristiwa Talangsari 1989 dan Upaya Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Rabu (23/4/2019).

Foto: Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara (Kiri) dan Chunsunia Chalim (Kanan) pada Rakor Peristiwa Talangsari, Rabu (23/4)

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Beka Ulung Hapsara, Kepala Bagian Pengaduan Komnas HAM RI Imelda Sarasih, Analisis Pengaduan Komnas HAM RI Avokanti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahrul Syah, Kepala Bagian Hukum Setdakab Lamtim Sudarli serta Camat Labuhan Ratu Umar Dani.

Peristiwa Talangsari 1989 adalah peristiwa mencekam dan meninggalkan duka yang mendalam serta meninggalkan trauma bagi para korban. Peristiwa tersebut merupakan tindakan radikal, anarkis yang dilakukan secara bersama-sama berlandaskan penanaman doktrin ideologis yang keliru dan menewaskan Komandan Koramil (Danramil) Kapten Soetiman serta ratusan warga sipil.

Dalam rapat tersebut Komisioner Komnas HAM RI menjelaskan bahwa Komnas HAM mencoba mendudukan dan mencari penyelesaian masalah sesuai perundangan yang ada.

Baca Juga: Komnas HAM RI: Kasus Talangsari Sudah Selesai

Dalam sambutannya Chusnunia menjelaskan, berkaca pada Peristiwa Talangsari 1989 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mengupayakan pencegahan atas kasus-kasus tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia. 

“Yang dapat kami lakukan adalah mengupayakan pencegahan terjadinya kasus-kasus seperti itu. Salah satunya menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten Ramah HAM, karena hal tersebut bersinggungan dan yang terus diupayakan dan disosialisasikan yakni Lampung Timur menjadi Kabupaten Layak Anak,” ucap Chusnunia.

Reporter: Jhoni