Simpul Minta DPRD Lampung Usut Dugaan Kejahatan Korporasi Sugar Group Companies
Ketua Simpul, Rosim Nyerupa menyampaikan poin tersebut. Poin pertama selisih luas lahan 80645 hektar, berdasarkan data lain PT SGC di wilayah Tulang Bawang sebesar 124.092 hektar, jadi selisihnya 34,367 hektar. Poin kedua, polusi yang ditimbulkan atas pembakaran lahan tebu yang dilakukan PT SGC. Poin ketiga, melakukan investasi terhadap politik lokal yang ada di Lampung, secara faktual PT SGC menggunakan politik uang dan menjadi pemodal kandidat Pemilukada, fakta tersebut diperkuat dengan dibuatnya Pansus Money Politics yang dibuat DPRD Provinsi Lampung.
"Kami dari Simpul, ingin menyampaikan beberapa kejahatan korporasi, kami ingin sampaikan dukungan kami kepada KPK terkait kejahatan Korporasi di Lampung," ujar Rosim saat di ruang Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kamis (12/9).
Sementara, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, didampingi Anggota DPRD Raden Ismail (Demokrat), Fauzan Sibron (Nasdem), Ahmad Fadil Ibrahim (Grindra), mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa yang datang hari ini.
"Pada prinsipnya apa yang jadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa akan kami tampung dan akan kami pelajari lebih lanjut baik tentang HGUnya, soal lingkungan hidupnya, pajak air tanah dan alat berat nanti akan kita dengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi terkait," ujar Mingrum Gumay usai menemui pendemo.
Dia meneruskan, perlu diketahui DPRD baru dilantik dua September lalu, saat ini sedang usulan fraksi, komisi, dan pimpinan. Apa yang menjadi persoalan akan libatkan sesuai komisinya masing masing, ini boleh jadi komisi gabungan, usai pengesahan usulan fraksi-fraksi dan AKD.
"Minggu depan usulan fraksi-fraksi dan komisi ini segera disahkan, begitu juga dengan alat kelengkapan dewan, dan unsur pimpinan DPRD nya," katanya.
Dewan pun mempersilahkan pendemo untuk tetap berkordinasi, dewan pun akan mengkaji dan memanggil semua pihak yang terlibat di dalamnya.
Reporter: Cholik
