GAPENSA: SKPTN Harus Diteruskan ke BPN

KATALAMPUNG.COM - Ketua Garda Pembangunan Tunas Bangsa (Gapensa) Wendy Aprianto menyatakan, dengan telah disahkannya SKPTN maka secara administratif tanah tersebut sudah dimiliki warga, berdasarkan UUPA Tahun 1960 ketentuan Pasal 43 UUPA 1960 dan Pasal 17 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 yang menyatakan bahwa HGU menjadi hangus sejak berakhirnya jangka waktu HGU sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian HGU.


GAPENSA: SKPTN Harus Diteruskan ke BPN


“Sehingga secara jelas sudah dimiliki warga sekitar terlebih telah disahkan oleh Desa. Kami harap KTH tetap solid dan bersama kita teruskan ke Kantor Tanah Lampung Selatan untuk segera dilegalisasi. Kami harap BPN (Kantor Tanah) dapat kooperatif dan berpihak pada rakyat tambah aktivis kerakyatan dan peneliti ini,” ujar Wendi, Selasa (11/02).

Hal tersebut disampaikan Wendi saat rapat KTH (Kelompok Tani Hutan) Karya Tungga Katibung Lampung Selatan bersama kepala Desa Karya Tunggal Tubagus Dana Dipraja, perihal pengesahan surat SKPTN (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Negara) yang sedang diusulkan oleh KTH kepada Kepala Desa Karya Tunggal Katibung Lampung Selatan, Senin, 10 Februari 2020.

“Kami berharap KTH tetap solid, dengan dukungan desa, kami yakin legalisasi dapat segera terwujud karena berdasarkan perundang – undangan yang berlaku HGU secara administratif sudah menjadi milik warga, namun legalisasi negara sebagai konsekuensi lebih lanjut dilakukan dengan adanya legalisasi SKPTN dari Desa dan diteruskan ke Kantor Tanah Lampung Selatan. Kami harap semua pihak bisa kooperatif, dan BPN bisa segera melegalisasi hak rakyat tersebut ujar,” ujar Feri Okta Irawan, selaku Kuasa Hukum Gapensa.

Sementara, Kepala Desa Karya Tunggal Tubagus Dana Dipraja, menyatakan tanah seluas 100 Ha tersebut, merupakan tanah desa berdasarkan peta administrasi desa, meskipun secara historis merupakan eks HGU PT. Firma Sebalang. Namun, sejak 1980 sudah tidak diperpanjang oleh mereka, sehingga berdasarkan peta administrasi desa tanah tersebut kembali kepada rakyat yang berada disekitar atau masyarakat desa.

“Kami berharap warga bisa mengelola lahannya demi kesejahteraan dan kemakmuran desa, serta menjadi sumber peningkatan taraf hidup dan ekonomi desa, jangan sampai tanah milik kita tapi justru tidak mensejahterakan kita,” tambahnya.

Selain itu, Ketua KTH Tunggal Rasa Desa Karya Tunggal menayatakan tanah tersebut merupakan tanah garapan nenek moyang warga desa. “Kami sebagai pewaris tanah tersebut sangat berhak akan tanah tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peta administrasi desa dan legalitas pendukung seperti SKPTN ungkap pak Alifyan. Kami berterima kasih kepada Kepala Desa yang telah bergerak bersama rakyat memperjuangkan hak – hak kami,” jelasnya. (***)
loading...
Diberdayakan oleh Blogger.