Anggito Abimanyu: Perbankan Syariah Didukung oleh Maraknya Orientasi Bisnis Produk Halal

KATALAMPUNG.COM - Perbankan Syariah saat ini memperoleh dukungan dari maraknya orientasi bisnis produk halal di masyarakat. Bagi perbankan Syariah, juga dibutuhkan konsolidasi ekosistem bisnis syariah, restrukturisasi pembiayaan, efisiensi biaya dan peningkatan permodalan.

Demikian disampaikan oleh Dr. Anggito Abimanyu dalam orasi ilmiahnya sebagaimana dibacakan oleh Dr. Ayi Ahadiat pada Rapat Anggota dan Orasi Ilmiah ISEI Cabang Lampung di Hotel Bukit Randu, Sabtu, 29 Januari 2022.

Dalam Orasi Ilmiahnya dengan judul “Arah Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dan Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan” disebutkan, Kunci pemulihan ekonomi terdapat di Perbankan untuk menggerakan Kembali roda perekonomian.

“Reformasi melalui digitalisasi, cashless, integrasi dalam manajemen risiko, relaksasi kebijakan dan dukungan pemerintah akan menjadi booster bagi perbankan,” terangnya.

Menurut Anggito, tahun 2022 merupakan tahun kunci bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4-5% di tahun 2022 dan perbankan serta perbankan syariah mengalami ujian berat dengan terus membukukan pencadangan dari penurunan kualitas pembiayaan.

“Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor, dan peningkatan pertumbuhan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 diperkirakan akan mengalami pemulihan.”

Stabilitas makroekonomi terjaga, tercemin dari tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang terjaga, dan defisit transaksi berjalan yang aman. Dorongan stimulus fiskal masih akan dilakukan, dengan menjaga ruang defisit yang longgar dengan diiringi upaya konsolidasi fiskal.

Baca Juga: Wagub Chusnunia Buka Rapat Anggota dan Orasi Ilmiah ISEI Lampung

Total kebutuhan pembiayaan investasi tahun 2022 hampir mencapai Rp 6.000 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Dari total kebutuhan investasi, sekitar 87 persen dipenuhi oleh dunia usaha, swasta dan masyarakat. Nilai investasi pemerintah berkontribusi sekitar 6,0 persen.

Di samping itu, BUMN diperkirakan akan berkontribusi sekitar 7 persen dari total investasi yang dibutuhkan. Tingginya kebutuhan pembiayaan investasi di tahun 2022 merupakan tantangan yang berat dalam situasi pembiayaan yang ketat dan kenaikan inflasi global.

“Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi akan menitikberatkan pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi,” ucapnya.

Sementara, reformasi struktural akan fokus pada reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

Hingga kini, tampaknya reformasi struktural masih berjalan lambat. Hilirisasi produk sumber daya alam dan industri pengolaan masih belum ada kejelasan kebijakannya dan cenderung dilematis. Dukungan dari aplikasi teknologi dan digitalisasi memang kuat namun belum menjadi banyak menyentuh seluruh lapisan perekonomian.

Demikian juga reformasi kelembagaan dan tata kelola. Reformasi kebijakan dan iklim investasi melalui UU Cipta Kerja masih belum berjalan lancar dalam implementasinya.

Perekonomian daerah masih sangat tergantung pada kebijakan ekonomi di tingkat pusat. Ruang Pemda dalam menciptakan ekspansi ekonomi, meskipun terbuka namun sangat sempit. Daerah juga menghadapi kejadian2 PHK di beberapa perusahaan besar.(***)