TP PKK Provinsi Lampung Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Barat
KATALAMPUNG.COM - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejakteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung melanjutkan Kunjungan Kerja ke Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Punggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (16/11/2022).
Dalam kunjungan kerja
tersebut Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal yang
diwakili Ketua Bidang III Erna Suud Hanan beserta pengurus TP PKK Provinsi
Lampung lainnya disambut Wakil Bupati Pesisir Barat, A.Zulqoini Syarif,S.H
dan Wakil ketua 1 TP. PKK Yulnawati
Zulqoini Syarif dan sejumlah kepala OPD.
Kunker dan sekaligus
penyerahan bantuan dari TP PKK Provinsi Lampung dan sejumlah OPD Provinsi
Lampung kepada masyarakat Pesisir Barat dalam rangka monitoring dan
evaluasi desa model konvergensi
penanganan dan pencegahan stunting sekaligus desa ramah perempuan, dan peduli
anak.
Dalam Sambutan tertulis
Ketua TP-PKK Lampung, yang disampaikan Ketua Bidang III Erna Suud Hanan
mengatakan, ada 3 point penting dari TP-PKK yaitu, pemberdayaan perempuan,
pemenuhan hak anak dan pencegahan stunting.
“Permasalahan pencegahan stunting
sangat penting, karena stunting berpotensi menurunkan kualitas generasi
penerus, masih dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan pencegahan stunting,
untuk itu TP-PKK Provinsi Lampung hadir di Pesisir Barat pada hari ini,”
jelasnya.
Erna Suud Hanan yang
didampingi Ketua Pokja 3 Ny. Achayati Kusnardi dan Ny. Leni Marlina anggota
Pokja 3 dalam Kunker tersebut menambahkan, Isu pemberdayaan perempuan
hakikatnya bukan menjadikan ibu-ibu sebagai pesaing bagi bapak bapaknya, tapi
ibu-ibunya diharapkan bisa menjadi mitra dan pelengkap bagi bapak-bapaknya
serta bisa menyiapkan anak-anaknya menjadi generasi berkualitas.
"Kenapa permasalahan
stunting atau kerdil ini menjadi sangat penting, karena stunting akan berakibat
pada menurunnya kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Sementara Wakil Bupati
Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif,S.H, mengatakan, stunting tidak hanya mengenai
pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak
yang kurang maksimal. hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang di
bawah rata- rata, dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk.
Menurut WHO, tambah Wabup,
batasan prevalensi stunting suatu wilayah sebesar 20 persen. secara nasional
berdasarkan hasil survei status gizi indonesia (ssgi) tahun 2021 yang
dilaksanakan kementerian kesehatan, angka prevalensi stunting di indonesia pada
tahun 2021 sebesar 24,4%, atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018.
Sedangkan kabupaten pesisir
barat prevalensi stunting berkisar 22,8%. “pemerintah mempunyai target untuk
menurunkan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024. itu artinya, kita harus
menurunkan prevalensi sebesar 10,4% dalam 2,5 tahun ke depan, yang tentu saja
ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya”.
A.Zulqoini Syarif,S.H melanjutkan
sesuai dengan strategi nasional dalam penanggulangan stunting, telah ditetapkan
5 (lima) pilar pencegahan stunting, antara lain : pertama, komitmen dan visi
kepemimpinan; ke-dua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku;
ke-tiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan
desa; ke-empat, ketahanan pangan dan gizi; dan ke-lima, pemantauan dan
evaluasi.
Dalam rangka pelaksanaan
strategi tersebut, maka pada hari ini ketua pkk mengadakan kunjungan kerja,
salah satunya untuk meningkatkan kemitraan dalam pelayanan 1000 hari pertama
kehidupan, menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan berprestasi.
"Rembuk stunting pada
hari ini, saya harapkan dapat meningkatkan komitmen bersama, dalam penurunan
dan pencegahan stunting di kabupaten pesisir barat yang kita cintai ini,"
ujarnya.
Terkait hal tersebut Wabup
Pesibar A.Zulqoini Syarif,S.H minta,
intervensi tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi juga
dilaksanakan oleh sektor lain. karena tingkat keberhasilan program ini sangat dipengaruhi
sektor non kesehatan, dengan proporsi dukungan mencapai 70%.
Masih kata A.Zulqoini
Syarif,S.H, pandemi covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini,
telah kita rasakan dampaknya, terutama dibidang kesehatan dan gizi masyarakat.
dampak tersebut yang sangat berpotensi meningkatkan angka stunting, dan
berpotensi mengancam target menurunkan angka stunting, secara nasional hingga
14% pada tahun 2024.
"Kondisi ini juga
terjadi di kabupaten pesisir barat dimana bisa kita lihat layanan posyandu
balita maupun ibu hamil mengalami penurunan, baik karena penghentian
penyelenggaraan posyandu, maupun faktor ketakutan masyarakat untuk mengunjungi
posyandu, dan fasilitas kesehatan ibu dan balita, " pungkasnya.
Terkait kondisi pasca pandemi covid-19, Wabup Pesibar meminta kepada seluruh perangkat daerah bersama stakeholder terkait untuk melakukan inovasi-inovasi agar upaya pemenuhan gizi masyarakat, utamanya bagi mereka yang rentan seperti ibu hamil dan anak balita, bisa tetap terpenuhi, dengan tetap menerapkan kearifan lokal di masing-masing wilayah. (kmf)