Mendagri Apresiasi Konsistensi Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian dan Menjaga Inflasi

KATALAMPUNG.COM --- Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (secara virtual) bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (31/07/2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatannya mengapresiasi Rakor Pengendalian Inflasi yang diinisiasi oleh Menteri Dalam Negeri dan rutin dilaksanakan tiap minggunya bersama seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia sejak September Tahun 2022.

Sri Mulyani mengakui, melalui upaya yang luar biasa dan sinergi antara Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, Indonesia mampu bertahan pada saat resesi ekonomi global.

"Ini salah satu cara yang tidak konvensional, tidak ortodoks. Karena kita menangani inflasi dari sisi produksi, distribusi dan logistik. Bukan dari sisi permintaan yang melaju terlalu tinggi karena jumlah uang yang beredar terlalu tinggi. Ini merupakan upaya yg luar biasa. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Mendagri dan seluruh Pemerintah Daerah, luar biasa yang biasa anda lakukan," kata Sri Mulyani.

Dalam Rakor tersebut juga dilakukan penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 periode pertama kepada 33 Pemerintah Daerah, berdasarkan PMK Nomor 67 Tahun 2023.

Sri Mulyani menyebutkan, Insentif Fiskal atas kinerja tahun berjalan digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya diterima atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung kebijakan pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penurunan kemiskinan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, angka inflasi nasional di akhir tahun lalu sebesar 5,9%. Dengan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah secara bersama-sama, angka inflasi pada bulan Juni 2023 turun menjadi 3,52%. Mendagri mengungkapkan, terkendalinya angka inflasi nasional bukan hanya kinerja pemerintah pusat saja, tapi juga kinerja pemerintah daerah.

"Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada teman-teman yang selalu konsisten di tingkat pusat, seluruh Kepala Daerah dan semua jajaran. Kita jaga inflasi kita terkendali dengan baik, kita jaga stabilitas harga barang dan jasa, apalagi menjelang tahun politik," kata Mendagri.

Terkait 33 Pemerintah Daerah yang menerima Insentif Fiskal atas Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023, Mendagri berharap, insentif tersebut dapat memberikan suntikan semangat dalam pengendalian inflasi di Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Deputi Direktur BI Abdul Majid Ikram menyampaikan Arah Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi 2023 (4K) diantaranya dengan menjaga Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Hal tersebut guna mencapai Sasaran Inflasi 2023, yaitu menjaga inflasi inti, menjaga stabilitas inflasi Volatile Foods dalam kisaran 3,0% - 5,0% serta mengendalikan inflasi Administered Price. (KMF).