Respon Cepat Bencana Banjir, Wakil Gubernur Lampung Gelar Rapat Penanganan dan Penanggulangan Banjir

KATALAMPUNG.COM – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin rapat tindak lanjut penanganan banjir di Provinsi Lampung pada Minggu (23/02/2025). Rapat yang berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung ini merupakan respons cepat terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.

Respon Cepat Bencana Banjir, Wakil Gubernur Lampung Gelar Rapat Penanganan dan Penanggulangan Banjir


Rapat ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, serta perwakilan OPD dan dinas terkait dalam penanganan bencana banjir.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Lampung per 22 Februari 2025, dampak banjir terparah terjadi di Kota Bandar Lampung, dengan 14 titik banjir yang merendam 9.425 rumah dan berdampak pada 30.935 jiwa dari 9.588 Kepala Keluarga. Bencana ini juga mengakibatkan dua korban meninggal akibat longsor serta satu korban meninggal karena hanyut.

Di Kabupaten Pesawaran, banjir dilaporkan berdampak pada 873 rumah, sementara di Kabupaten Lampung Selatan, tiga kecamatan dan empat desa terdampak langsung. Rincian kerusakan meliputi satu unit rumah rusak berat, satu kandang ternak rusak berat, serta dampak pada 86 Kepala Keluarga di Desa Hajimena dan 150 Kepala Keluarga di Desa Sidosari.

Kabupaten Pringsewu masih dalam tahap penghitungan dampak banjir. Sementara itu, di Kabupaten Lampung Timur, banjir tidak merendam permukiman, tetapi merusak sejumlah lahan persawahan.

Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat lintas sektor untuk merumuskan solusi komprehensif dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dinas terkait, tim lapangan, dan aktivis lingkungan.

“Kita harus bekerja sama dengan tim di lapangan dan para aktivis lingkungan agar bencana banjir ini cepat tertangani,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Gubernur Lampung menetapkan Surat Keputusan Nomor G/160/VI.08/HK/2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Provinsi Lampung selama 14 hari, mulai 24 Februari 2025. Status ini memperkuat koordinasi dalam upaya penanganan bencana.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan senilai Rp568 juta untuk warga terdampak banjir di Bandar Lampung dan sekitarnya. Bantuan ini mencakup 2.000 paket makanan siap saji, 1.000 paket lauk pauk, dua tenda serbaguna, 10 tenda keluarga portabel, 250 lembar tenda gulung, 200 paket kidsware, 200 paket family kit, 300 selimut, dan 300 kasur. Distribusi bantuan diprioritaskan untuk Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran.

Tak hanya itu, Kemensos juga mengalokasikan bantuan kesiapsiagaan bencana senilai Rp1,495 miliar untuk Provinsi Lampung. Bantuan ini mencakup 5.000 paket makanan siap saji, 1.000 paket lauk pauk, tiga tenda serbaguna, 25 tenda keluarga portabel, 400 lembar tenda gulung, 500 paket kidsware, 500 paket family kit, 500 selimut, dan 500 kasur. Seluruh bantuan telah tiba di Lampung dan siap didistribusikan.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan penanganan bencana banjir berjalan efektif dan korban terdampak mendapatkan bantuan secepat mungkin. (kmf)

Diberdayakan oleh Blogger.