Realisasi APBD Provinsi Lampung Lampaui Rata-Rata Nasional

KATALAMPUNG.COM — Hingga 10 Mei 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp2,2 triliun atau 30,23% dari total anggaran. Sementara itu, realisasi belanja mencapai 24,62%.

Angka ini mencakup keseluruhan pendapatan dan belanja, termasuk dana yang tidak melalui Kas Daerah, seperti Dana BOS dan BLUD yang saat ini nilainya lebih dari Rp350 miliar. Kedua jenis dana ini memang dikelola di luar Kas Daerah sesuai ketentuan struktur anggaran.

Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa meskipun pengesahan Dana BOS dilakukan per semester sesuai Permendagri, secara de facto perputaran dananya sudah berlangsung dan dihitung dalam realisasi APBD.

Ia menyatakan, bila seluruh data realisasi—baik melalui RKUD maupun di luar RKUD—dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka capaian Provinsi Lampung akan tercatat berada di atas rata-rata nasional.

“Rincian capaian ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam rapat koordinasi mendatang,” ujar Marindo.

Lebih lanjut, Marindo menekankan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan efisiensi yang tinggi. Hal ini tercermin dari saldo kas daerah harian yang tidak melebihi 0,03%, menandakan bahwa penerimaan segera digunakan untuk membiayai belanja daerah.

“Ini mencerminkan optimalisasi anggaran demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” katanya pada Sabtu (10/5/2025).

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(kmf)