Pemerintah Pusat Dorong Daerah Percepat Program Rumah, Kesehatan Gratis, dan Pengendalian Inflasi

Bandar Lampung — Pemerintah Pusat terus mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, mulai dari pembangunan 3 juta unit rumah per tahun, layanan kesehatan gratis, hingga pengendalian inflasi. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara virtual dari Command Center Lantai 2 Kantor Gubernur, Senin (30/6/2025).

Rapat yang dibagi menjadi tiga sesi ini membahas evaluasi sejumlah program strategis. Dalam sesi pertama, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., memaparkan target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang terbagi rata untuk kawasan pedesaan, perkotaan, dan pesisir. Imran menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini, termasuk dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni, serta menyusun peraturan daerah yang mendukung pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia juga meminta agar pemerintah daerah rutin melaporkan progres perizinan dan pelayanan PBG ke kementerian terkait, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mendorong partisipasi CSR dalam pembangunan rumah, dan memastikan kualitas rumah subsidi tidak melanggar aturan tata ruang. Selain itu, Imran mengingatkan agar daerah turut serta dalam mencegah praktik pungutan liar dalam proses perizinan perumahan. Ia berharap seluruh daerah dapat segera menyampaikan ketersediaan lahan yang dimiliki guna mempercepat pelaksanaan program ini.

Pada sesi kedua, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan capaian program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) yang diluncurkan sejak Februari 2025. Program ini menyasar 280 juta layanan, meliputi pemeriksaan kesehatan gratis pada momen ulang tahun, sekolah, maupun layanan khusus, pembangunan 66 rumah sakit tipe D menjadi tipe C di wilayah 3T, serta penanganan penyakit menular seperti TBC. Menteri Kesehatan berharap dukungan seluruh kepala daerah agar target 50 juta layanan kepada masyarakat dapat tercapai tahun ini.

Sesi ketiga membahas perkembangan inflasi daerah, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan kondisi harga komoditas di minggu keempat Juni 2025. Sebanyak 21 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Provinsi Lampung yang mencatatkan penurunan berkat turunnya harga bawang putih, cabai merah, dan beras. Namun, di Kabupaten Tulang Bawang, terjadi kenaikan IPH tertinggi di wilayah Lampung akibat melonjaknya harga cabai rawit dan daging ayam ras. Dua komoditas yang masih perlu perhatian nasional adalah minyak goreng dan beras, yang harganya masih tinggi.

Menanggapi hal ini, Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah agar bersinergi dalam mengatasi gejolak harga komoditas yang berpotensi merugikan masyarakat. Ia juga mengapresiasi daerah-daerah yang telah menjalankan enam langkah konkrit pengendalian inflasi, yaitu operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, kerja sama antar daerah penghasil, gerakan menanam, penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), dan penyediaan dukungan transportasi dari APBD.

Dalam rapat tersebut, dua kabupaten di Provinsi Lampung—Pringsewu dan Lampung Tengah—mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atas implementasi empat hingga lima dari enam langkah pengendalian inflasi secara konsisten. “Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh kepala daerah yang telah bekerja keras menjaga stabilitas inflasi di wilayah masing-masing,” kata Tomsi. (kmf)