Pemprov Lampung Dorong Transparansi dan Investasi Lewat Dua Raperda Prioritas

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Senin (30/06/2025). Agenda rapat mencakup Penjelasan Perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2025, serta pembahasan awal tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting.

Salah satu Raperda yang disampaikan adalah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024. Wagub Jihan menyampaikan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit BPK RI dan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

"Ini adalah bukti komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," tegas Jihan.

Meskipun ada beberapa target pendapatan dan belanja daerah yang belum sepenuhnya tercapai, program-program prioritas tetap terlaksana dengan baik. Wagub juga menekankan pentingnya peran semua pihak dalam penyempurnaan pelaksanaan APBD di masa mendatang.

Dalam rapat tersebut, Pemprov juga mengajukan dua Raperda prakarsa, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025–2029 serta Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Menurut Wagub, kedua Raperda ini bersifat strategis karena menjadi landasan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, sekaligus mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif. RPJMD Lampung juga diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 bertema "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi pembangunan Lampung ke depan dikemas dalam slogan "Lampung Maju Menuju Indonesia Emas", yang dijabarkan dalam tiga pilar utama: Pertumbuhan ekonomi inklusif, mandiri, dan inovatif, SDM unggul dan produktif, serta Kehidupan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Wagub juga menyebutkan bahwa Lampung akan memperkuat posisinya sebagai Lumbung Pangan Nasional dan mulai menginisiasi Lumbung Energi Terbarukan. Salah satu program prioritasnya adalah stabilisasi harga pangan serta efisiensi distribusi hasil pertanian.

Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis juga akan diintegrasikan dalam RPJMD karena mampu meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendorong konsumsi produk pangan lokal.

Terkait Raperda tentang insentif investasi, Wagub menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar yang dipegang adalah kepastian hukum, transparansi, kesetaraan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Wagub berharap pembahasan kedua Raperda ini bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan harapannya agar dua Raperda prakarsa tersebut tidak hanya berdampak pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan penyerahan resmi Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dari Wakil Gubernur kepada Ketua DPRD, serta disahkan Perubahan Propemperda 2025 oleh DPRD Lampung. (kmf)