Kadis Kominfotik: Kemiskinan di Desa Menurun, Kebijakan Gubernur Mirza Mulai Berbuah Hasil

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Jumat (25/7/2025), yang mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan di wilayah pedesaan pada Maret 2025.

Penurunan ini dinilai sebagai bukti awal efektivitas kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang fokus pada penguatan ekonomi desa. “Ini menunjukkan kebijakan Pak Gubernur mulai berdampak nyata. Momentum ini akan terus kita dorong dengan berbagai program yang terintegrasi,” ujar Kadis Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, dalam Rakor bersama Kadis Kominfo se-Lampung.

Data BPS mencatat, garis kemiskinan di Lampung per Maret 2025 berada di angka Rp 612.451, dengan porsi kebutuhan makanan masih mendominasi sebesar 74,76%. Di perkotaan, garis kemiskinan tercatat Rp 659.660 (naik 0,61%), sementara di pedesaan Rp 588.958 (naik 3% dari September 2024).

Meski garis kemiskinan naik, jumlah penduduk miskin justru menurun. Di desa, angkanya turun dari 12,04% (September 2024) menjadi 11,32% (Maret 2025), atau turun 0,71%. Di kota, penurunannya hanya 0,42%, dari 7,91% menjadi 7,49%.

Menurut Ganjar, hasil ini tak lepas dari komitmen Gubernur Mirza yang sejak awal memprioritaskan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi desa. Salah satu strateginya adalah hilirisasi pertanian berbasis komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, dan pisang.

Berbagai langkah konkret juga telah dijalankan, seperti pengadaan Rice Milling Unit (RMU), dryer, dan pupuk organik cair (POC) di sentra produksi padi. Tujuannya, meningkatkan produktivitas serta nilai tambah petani di pedesaan.

Ganjar juga menyoroti kebijakan nasional Presiden Prabowo, seperti penetapan harga dasar gabah Rp 6.500/kg dan instruksi kepada Bulog untuk menyerap hasil panen secara maksimal. “Pak Gubernur mendukung penuh langkah ini dan menyiapkan strategi lanjutan agar petani Lampung benar-benar merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Saat ini, Pemprov Lampung tengah merancang penguatan kelembagaan transportasi hasil tani untuk menekan biaya logistik, yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan petani.

“Penurunan kemiskinan di desa adalah awal yang menggembirakan, meski tantangan ke depan masih besar. Kami yakin, dengan arah kebijakan yang konsisten dan berbasis data, pengentasan kemiskinan di Lampung bisa dipercepat,” pungkas Ganjar. (kmf)